GRESIK (RadarJatim.id) — Selain menggerlar Festival Tumpeng Nasi Krawu Raksasa, Komunitas Wartawan Gresik (KWG) bekerja sama dengan DPRD Kabupaten Gresik menghelat Dialog Publik bertema “Komitmen Pengelolaan Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Gresik”. Dialog Publik ini merupakan rangkaian kegiatan memperingati Hari Pers Nasional 2024 ini dihelat di Atrium GressMall, Rabu (24/4/2024), berlangsung gayeng dan sangat hidup.
Salah satu kunci keberhasilan pariwisata di daerah adalah sinergitas semua instansi, mulai pusat hingga terendah di desa. Dengan kata lain, semua pemangku kepentingan (stake holders) harus menurunkan egosentrisnya masing-masing untuk kepentingan yang lebih besar.
Itulah salah satu kesepakatan dari Dialog Publik yang dipandu moderator Wida dari Trans TV. Acara di hari kedua dari tiga hari Festival Tumpeng Nasi Krawu Raksasa ini, menghadirkan empat narasumber istimewa.
Mereka adalah, Ketua DPRD Kabupaten Gresik Much. Abdul Qodir, Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamin. Dua lainnya: anggota caleg dari Gresik yang lolos sebagai anggota DPR RI, yakni Thoriq Majiddanor yang akrab disapa Mas Jiddan Milenial dan Nila Yani Hardiyanti, atau yang biasa disapa Mbak Nila Generasi Z.
Membuka dialog, Cak Qodir, sapaan akrab Ketua DPRD Gresik Much. Abdul Qodir yang terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jatim ini menguraikan, sejak dua tahun lalu dewan membuat Perda Wisata dan Produk Unggulan Desa.
“Kalau disinergikan, Perda itu membuka peluang semua desa pasti membuat tempat wisata,” ujar politisi PKB asal Kecamatan Wringinanom ini.
Namun, berdasar hasil studi Universitas Brawijaya Malang, disebutkan, bahwa tempat wisata yang ditunjang potensi alam pasti laku. Contohnya Desa Srowo, Kecamatan Sidayu, yang terkenal dengan kerupuk tayamum, yaitu kerupuk yang khusus digoreng dengan pasir.
“Sampai-sampai seorang menteri bilang kalau ke Gresik, minta dibawakan kerupuk tayamum yang terkenal itu,” katanya.
Ketua DPRD Gresik ini juga mencontohkan pengelolaan wisata religi makam wali yang punya potensi besar, terutama parkir dan retribusi. “Harus banyak koordinasi, tidak boleh ego-egoan. Karena kalau tidak, justru akan timbul masalah baru,” tandasnya mengingatkan.
Tidak hanya di makam para wali, pemerintah juga harus hadir di semua tempat wisata yang sekarang dikelola oleh desa-desa atau secara mandiri. Seperti di Kecamatan Menganti, ada Lontar Sewu dan Jati Sewu.
Sementara Ahmad Nurhamin menegaskan, Gresik harus punya kebijakan makro dan mikro untuk mengelola pariwisata dan kebudayaan secara maksimal.
“Yang saya harapkan dari diskusi publik ini adalah, harus bisa menghasilkan rekomendasi, baik untuk legislatif maupun eksekutif,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Gresik ini menambahkan, DPRD Gresik sudah menghasilkan empat Perda terkait pariwisata. Di antaranya, Perda Desa Wisata dan Perda Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Mandiri. “Sekarang, kita sedang menyusun Perda Kemitraan Pengusaha Besar dan Kecil,” tambahnya.
Untuk itu, baik Cak Qodir maupun Mas Nurhamim minta kepada Jiddan dan Nila nantinya harus sering mengundang OPD Gresik ke Jakarta untuk diajak ke kementerian guna mendapatkan tambahan anggaran. “Kalau OPD hanya berharap dari anggaran rutin, mending tidur saja,” sindir Nurhamin.
Menanggapi itu, Jiddan dan Nila sama-sama sepakat atas saran kedua seniornya. Keduanya juga sepakat, bahwa pariwisata di Gresik harus didongkrak dari potensi yang ada saat ini. “Kami berdua akan berusaha untuk menaikkan potensi wisata Gresik, terutama dari sisi anggaran melalui kementrian terkait,” tandas calon anggota DPR RI muda kebanggaan masyarakat Gresik ini. (sto)
