GRESIK (RadarJatim.id) — Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Moh. Abdul Qodir sangat prihatin masih banyaknya pengangguran di Kecamatan Manyar, Gresik, sementara di wilayah tersebut banyak bercokol perusahaan raksasa dengan proyeksi menampung ribuan tenaga kerja.
Hal itu disampaikan saat menemui perwakilan warga yang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD di seberang alon-alon Gresik, Rabu (7/6/2023). Abdul Qodir meminta manajemen perusahaan di area Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE (Java Integrated Industrial and Ports Estate), seperti PT Freeport Indonesia dan Chiyoda International Indonesia untuk membenahi sistem rekrutmen karyawan.
Ia juga minta manajemen perusahaan di JIIPE, dalam rekrutmen karyawan mengindahkan Peraturan Daerah (Perda) Gresik Nomor 27 Tahun 2022, tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Perda tersebut di antaranya mengamanatkan, pekerja lokal yang mesti direkrut dalam perusahaan minimal 60% dari total kuota pekerja yang diplot.
Sementara belasan perwakilan diterima di gedung DPRD, di luar gedung, ratusan massa yang tergabung dalam Pekerja Proyek Manyar Gresik (PPMG) menggelar aksi unjuk rasa. Aksi itu mereka lakukan sebagai reaksi minimnya kesempatan kerja bagi warga lokal di sejumlah perusahaan di KEK JIIPE, seperti di proyek Smelter PT Freeport Indonesia dan PT Chiyoda Internasional Indonesia.
Abdul Qodir yang juga Ketua DPC PKB Gresik ini mengaku sangat prihatin dengan banyaknya pengangguran di wilayah Kecamatan Manyar, padahal banyak perusahaan berdiri di sana. Sementara sisi lain, ia menyaksikan banyak rumah kontrakan maupun kos-kosan yang penuh sesak dengan pekerja dari luar Gresik.
“Kondisi ini yang membuat warga Manyar nelongso, sedih. Sebab, warga Manyar yang di wilayahnya banyak berdiri industri masih banyak yang nganggur,” ucapnya.
Ia menambahkan, dalam pertemuan dengan perwakilan pendemo, perwakilan Freeport dan Chiyoda, DPRD memberikan batas waktu (deadline) 3 hari untuk mengordinasikan tuntutan warga.
“Saya tunggu 3 hari terhitung sejak hari ini, Freeport, Chiyoda, dan Disnaker membahas tuntutan pendemo. Saya tunggu hasilnya,” pungkas politisi asal Wringinanom ini. (maz/sto)
