SURABAYA (Radarjatim.id) – Prestasi di bidang reformasi birokrasi kembali diraih jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim. Tahun ini, korps baju biru langit itu mengantarkan sepuluh satker meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/ WBBM).
Sehingga, sejak mengikuti kontestasi sejak 2018, saat ini sudah ada 20 dari 64 satker yang meraih predikat bergengsi di bidang reformasi birokrasi itu.
Dari kesepuluh satker itu delapan diantaranya meraih predikat WBK. Yaitu Lapas I Surabaya, Bapas I Surabaya, Bapas I Malang dan Lapas IIB Pasuruan. Juga Lapas IIB Mojokerto, Kanim II Non TPI Ponorogo, Rupbasan I Surabaya dan Rupbasan II Probolinggo.
Sedangkan dua satker lainnya yaitu Kantor Wilayah Jawa Timur dan Kanim I TPI Tanjung Perak berhasil meraih predikat WBBM.
“Alhamdulillah, selain sebagai pembina, Kanwil Kemenkumham Jatim juga sukses sebagai pelaksana dan meraih predikat WBBM,” ujar Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Krismono usai mengikuti acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM 2021 oleh KemenPAN-RB, Senin, 20 Oktober 2021.
Krismono menjelaskan, secara nasional ada 4.402 satker dari seluruh kementerian/ lembaga, instansi dan pemerintah daerah yang mengikuti kontestasi pembangunan zona integritas. Dari jumlah itu, 558 satker berhasil meraih predikat WBK/ WBBM. Untuk Kemenkumham berhasil mengantarkan 55 satker meraih predikat WBK/ WBBM.
“Dari Jawa Timur ada 10 satker, ini terbanyak secara nasional,” urai Krismono.
Pria asal Yogyakarta itu menerangkan bahwa capaian ini tak lepas dari kerja keras jajarannya. Termasuk juga dukungan dari masyarakat sebagai pengguna layanan dan stakeholder terkait.
“Terima kasih atas dukungan, terutama masyarakat yang merasakan langsung pelayanan yang kami berikan,” terangnya.
Perjuangan Kanwil Kemenkumham Jatim meraih predikat WBBM diraih dengan peningkatan kinerja di bidang pelayanan hukum dan HAM. Khususnya pelayanan publik yang membawa dampak nyata kepada masyarakat.
Salah satu inovasi kinerja unggulan yang menjadi andalan adalah Klinik Kekayaan Intelektual. Yang merupakan Inovasi layanan konsultasi terkait Kekayaan Inetelektual di lima bakorwil. Yaitu Malang, Madiun, Bojonegoro, Pamekasan, Jember. Peluncurannya dilakukan pada 27 September 2021.
Yang membuat nilai tambah adalah, inovasi ini akan direplikasi oleh DJKI di tataran nasional. Sehingga, nantinya akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. “Kami sangat mendukung jika program ini diadopsi pusat untuk diterapkan di seluruh Indonesia,” terang Krismono.
Menurutnya, inovasi kolaboratif ini membuat pemerintah pusat dan daerah saling bersinergi membantu masyarakat. Khususnya pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) mendapatkan pelindungan kekayaan intelektual (KI). “Pelayanan Kekayaan Intelektual menjadi lebih mudah dan dekat dengan masyarakat,” terangnya. (HUM)
