GRESIK (RadarJatim.id) — Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur (Jatim) akhirnya mengambil sikap terkait banyaknya guru yang migrasi akibat rekrutmen program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Persyarikatakan ini merasa gerah dan akan mengumpulkan pimpinan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) dan para kepala sekolah-sekolah Muhammadiyah se-Jatim.
PPPK guru berdampak pada pindahnya ratusan guru dari sekolah-sekolah Muhammadiyah di Jatim ke sekolah-sekolah negeri. Sementara data se-Indonesia, sekitar 3.000 guru memilih pindah ke sekolah-sekolah negeri setelah lolos seleksi PPPK guru.
Hal itu terungkap dalam Bincang Pendidika dengan tema “Mewujudkan Pendidikan Berkemajuan” bersama Wakil Ketua PWM Jatim yang membidangi pendidikan, Prof Dr Biyanto, MAg. Bincang Pedidikan yang dihelat Majelis Dikdasmen PCM Kebomas ini, selain menghadirkan pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) dan Majelis Dikdasmen, juga diikuti para kepala sekolah dan guru di sekolah-sekolah Muhammadiyah Kebomas, Gresik.
“Tempatnya nanti di Umsida (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Red). Kami akan datangkan Majelis-Majelis Dikdasmen dan para kepala sekolah untuk menuntaskan masalah ini,” ungkap Prof Biyanto, yang juga dosen UIN Sunan Ampel Surabaya, Minggu (23/1/2022).
Dikatakan, Muhammadiyah, termasuk di Jatim, harus menelan pil pahit sebagai dampak diberlakuknnya program PPPK guru yang dilakukan Kemendiknasristek. Dampak yang ia maksudkan adalah lepas atau hengkPadahal, selama bertahun-tahun Muhammadiyah berinvestasi untuk membina guru dari posisi nol hingga mereka menjadi guru andal dan profesional. Lebih “menyakitkan”, umumnya para guru yang mengikuti seleksi PPPK itu, tidak terus terang, tetapi melakukannya secara diam-diam.angnya ratusan guru Muhammadiyah ke sekolah-sekolah negeri.
“Yang kami sesalkan, mereka tidak bilang kalau mau ikut seleksi PPPK. Baru setelah diterima mereka bilang. Kami merasa diduakan,” ujarnya sembari tersenyum.
Karena itu, sambung Biyanto, dalam pertemuan para pimpinan Majelis Dikdasmen dan kepala sekolah nanti, merumuskan sikap tegas terkait PPPK ini. Di antaranya dengan membuat semacam pakta integritas yang berisi komitmen para guru yang mengajar dan mengabdi di Muhammadiyah.
“Jangan sampai kita sudah capek-capek membina, lalu pergi begitu saja. Ya, kami juga menyadari selama ini belum bisa memberikan sesuatu (terkait gaji, Red) seperti diberikan negara atau pemerintah kepada para guru. Ini juga menjadi perhatian yang mesti dibenahi secara bertahap sesuai kemampuan,” ujarnya.
Ia mengaku, diberlakukannya program PPPK merupakan pukulan bagi sekolah-sekolah yang dikelola Muhammadiyah dan lembaga pendidikan swasta lainnya, seperti di bawah LP Ma’arif NU, Taman Siswa, PGRI, sekolah-sekolah Kristen dan Katholik, serta sejumlah lembaga swasta lainnya. Pukulan itu, sambungnya, karena secara mendadak mereka harus kehilangan sejumlah guru, bahkan kepala sekolah, sementara mencari guru pengganti dengan spesifikasi dan kualitas yang sama, tidaklah mudah dan butuh waktu.
Karena itu ia berharap, negosiasi yang dilakukan para pimpinan yang menaungi lembaga pendididikan, baik Muhammadiyah, LP Ma’arif NU, Taman Siswa, PGRI, juga sekolah-sekolah Kristen dan Katholik membuahkan hasil. Nego itu berupa harapan agar para guru yang lolos PPPK dalam tugasnya dikembalikan ke sekolah asal.
“Kita doakan proses negosiasi dengan pemerintah itu berhasil dan mengambalikan guru-guru itu ke sekolah asal, ya semacam guru DPK (Diperbantukan, Red) gitulah. Yang Muhammadiyah ya dikembalikan ngajar di Muhammadiyah. Yang dari NU dikembalikan ke sekolah NU. Demikian juga yang dari Taman Siswa, PGRI, Kristen dan Katholik,” harap Biyanto. (sho)
