GRESIK (RadarJatim.id) – Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Gresik angkat bicara terkait gaduh banyaknya guru swasta yang pindah ke sekolah negeri. Perpindahan itu terjadi karena pemerintah, lewat Kemendikbudristek, merekut guru swasta lewat program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sejak program itu diluncurkan, hingga kini tercatat 12 guru di 10 sekolah Muhammadiyah di wilayah Kabupaten Gresik, dinyatakan lolos seleksi PPPK guru. Diperkirakan, angka itu terus bertambah, karena pemerintah masih menjalankan program tersebut hingga kuota yang ditargetkan terpenuhi. Majelis Dikdasmen sendiri tidak bisa berbuat banyak terkait fenomena hengkangnya para guru itu dari sekolah-sekolah Muhammadiyah, karena terbentur fakta yang dilematis.
Menjawab RadarJatim.id yang menghubungi lewat HP-nya, Senin (24/1/2022), Ketua Majelis Dikdasmen PDM Gresik, Dodik Priyambada membenarkan, 12 gurunya telah lepas dan kini dalam proses administrasi untuk secara formal mengundurkan diri dari sekolah Muhammadiyah tempat mereka mengabdi selama ini. Ia mengaku tidak bisa menahan atau melarang karena terbentur fakta serba dilematis.
“Ini banyak terjadi di sekolah-sekolah yang secara ekonomi masih pra-sejahtera atau belum bisa mendiri. Kami tidak bisa nggandholi karena faktanya kami juga belum bisa berbuat banyak terkait pemenuhan finansial mereka, karena gaji mereka selama ini memang relative kecil dan sekolah memang belum mampu memberikan yang lebih,” ujar Dodik pasrah.
Dikatakan, secara ekonomi, sekolah-sekolah di bawah naungan Muhammadiyah Gresik sebagian besar belum mandiri. Jika dikomposisikan, lanjut Dodik, masih 60:40. Artinya, 60 persen sekolah Muhammadiyah di Gresik masih masuk kategori prasejahtera. Karena itu, begitu pemerintah membuka peluang rekrutmen lewat PPPK dengan gaji yang lebih menjanjikan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Meski ia mengaku, tren pindahnya guru terkait program PPPK menjadi beban tersendiri bagi Muhammadiyah.
“Merekrut guru baru dengan kualifikasi yang dibutuhkan itu kan tidak gampang dan butuh waktu. Apalagi, biasanya kami juga secara rutin melakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas guru. Tapi, mau bagaimana lagi, ketika mereka dihadapkan pada tuntutan ekonomi. Kami mesti realistis,” ujarnya.
Meski tak menampik fakta bahwa banyak sekolah Muhammadiyah yang menjadi “korban” kebijakan PPPK, Dodik menegaskan, masih lebih banyak sekolah yang tak terpengaruh, termasuk para guru yang bernanung di dalamnya. Sekolah yang ia maksudkan adalah yang secara ekonomi sudah mandiri dan secara geografis banyak tersebat di Kawasan perkotaan.
“Kalau yang di perkotaan tak da masalah, baik terhadap sekolah maupun gurunya. Yang banyak terjadi itu di Kawasan pinggiran atau pedesaan, yang secara ekonomi masih berat,” tambahnya.
Rintis Usaha
Disinggung tentang solusi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang masih banyak dialami pengelola sekolah, Majelis Dikdasmen, katanya dalam beberapa tahun terakhir meminta agar para kepala sekolah kreatif mencari terobosan. Terobosan yang ia maksudkan guna menemukan alternatif sumber pendapatan.
Salah satunya adalah mencari alternatif sumber dana, misalnya lewat pengelolaan usaha atau bisnis di unit sekolah masing-masing. Pasalnya, jika hanya mengandalkan sumber dari SPP dan uang gedung, tentu berat bagi sekolah secara ekonomi belum mandiri dan jumlah siswanya sedikit.
“Ini sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah di bawah PCM GKB dan Gresik,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga minta pimpinan peryarikatan (PDM, Red) untuk mengolaborasikan Majelis Dikdasmen dengan majelis atau lembaga lain untuk men-support pendanaan, terutama di sekolah-sekolah yang masih belum mandiri secara ekonomi, misalnya dengan menggandengkan dengan Majelis Ekonomi dan juga Lazismu.
Sebagaimana diberitakan, kebijakan PPPK yang diberlakukan Kemendikbudristek terbukti telah menjadi beban bagi sekolah-sekolah swasta, seperti yang dikelola Muhammadiyah, LP Ma’arif NU, PGRI, Taman Siswa, juga Yayasan-yayasan Kristen dan Katholik, dan swasta lainnya. Ini terjadi karena Sebagian guru mereka memilih pindah ke sekolah negeri setelah lolos seleksi PPPK guru. Secara nasional, sekitar 3.000 guru sekolah Muhammadiyah migrasi ke sekolah negeri, sementara di Jatim tercatat lebih dari 300 guru.
Menyikapi hal tersebut, Pimpinan Wikayah Muhammadiyah (PWM) Jatim, sebagaimana disampaikan Wakil Ketua yang membidangi Pendidikan, Prof Dr Biyanto, MAg segera mengumpulkan Majelis Dikdasmen dan kepala sekolah se-Jatim untuk merumuskan kebijakan dan Langkah yang akan diambil. Langkah ini dilakukan karena dari target 1 juta guru yang akan direkrut lewat program PPPK, kini baru terealisasi sekitar 250.000 guru. (sho)
