SURABAYA (RadarJatim.id) — Pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terorisme memerlukan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak. Kanwil Kemenkumham Jatim selama ini menjadi motor penggerak pembinaan di lapas/ rutan.
Untuk melengkapi proses pendampingan kepada WBP kasus terorisme, instansi yang dipimpin Wisnu Nugroho Dewanto itu akan mengoptimalkan fungsi pembimbing kemasyarakatan (PK) dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi.
Hal itu ditegaskan Kadiv Pemasyarakatan Teguh Wibowo dalam kegiatan Pelatihan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Mantan Pelaku Tindak Pidana Terorisme, Selasa (15/3/2022).
Teguh menjelaskan, WBP terorisme bila bersedia kembali menjadi bagian dari NKRI dan mengikuti program deradikalisasi, maka yang bersangkutan berhak mengajukan usul program reintegrasi. Pengajuan itu baik untuk program asimilasi maupun pembebasan bersyarat.
“Sehingga otomatis klien pemasyarakatan akan menjadi bagian dari Balai Pemasyarakatan,” urainya.
Karena itu, lanjut Teguh, PK-lah yang akan melakukan pembimbingan dan pengawasan dalam menjalankan program reintegrasi di masyarakat. Selama ini, katanya, tidak mudah bagi seorang klien yang berlatar belakang mantan WBP terorisme untuk bisa kembali ke tempat tinggal sebelumnya.
“Peran PK dalam membimbing dan mengawasi menjadi sangat penting,” tegasnya.
Untuk itu, Teguh menegaskan perlu adanya perubahan manajemen. Manajemen yang ia maksudkan adalah dengan pola kerja sama antar-stakeholder yang berkesinambungan. Peran Bapas dituntut lebih kuat dalam menjalankan program reintegrasi bagi WBP kasus terorisme.
Salah satu langkah untuk memperkuat peran Bapas adalah dengan dibentuknya kerja sama dan kolaborasi dengan United Nations on Drugs and Crime (UNODC). Kerja sama dan kolaborasi ini sangat penting mengingat banyaknya narapidana kasus terorisme di Indonesia.
Diharapkan, dengan adanya pelaksanaan pelatihan-pelatihan antara Ditjen Pemasyarakatan dan UNODC, dapat lebih melakukan kajian-kajian terkait penanganan narapidana terorisme melalui pendekatan proses disengagement.
Teguh menjelaskan, diperlukan alat ukur assesment yang jelas. Hal itu agar penanganan yang diambil tepat sasaran dan mempunyai nilai manfaat bagi WBP.
“Baik selama di dalam lapas, saat menjelang kembali ke masyarakat, maupun saat menjalani pengawasan kembali ke masyarakat,” urainya.
Nantinya, lanjut Teguh, hasil dari pembinaan terhadap WBP teroris adalah ketidakmampuan meneruskan nilai-nilai yang diyakini. Selain itu juga melemahkan partisipasi kelompok serta hilangnya dukungan komunitas.
“Hingga menurunnya tingkat risiko radikalisme dan residivisme serta napiter lebih siap dalam proses reintegrasi sosial,” jelasnya.
Dikatakan, total WBP terorisme hingga Februari 2022 sejumlah 456 orang. Mereka masih berada di lapas diseluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 41 orang di antaranya berada di Jatim. (rj1)
