SURABAYA (RadarJatim.id) — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menemui Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya. Kunjungan itu merupakan kali pertama sejak dirinya menjabat sebagai gubernur.
Wali Kota Eri mengatakan, pertemuan tersebut membahas beberapa permasalah di Surabaya. Di antaranya, penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), ekonomi kerakyatan, kondisi pasar, dan pengembangan wisata.
Tak hanya itu, Eri juga memaparkan bahwa 40% APBD dialokasikan untuk UMKM di Kota Surabaya. “Jadi seperti arahan gubernur, sehingga langkah yang kita lakukan untuk PMKS dan peningkatan UMKM itu selaras dan sejalan,” kata Eri usai pertemuan dengan Gubernur Khofifah di Balai Kota Surabaya, Jumat (8/4/2022).
Eri menyebut, dalam penanganan PMKS di Surabaya masih banyak ditemukan yang bukan KTP Surabaya. Karena itu, dia berharap sinergi pemkot dan pemprov perlu ditingkatkan terkait PMKS non KTP Surabaya.
“Jadi kalau bicara Surabaya, PMKS banyak. Tapi waktu gubernur turun, ternyata juga banyak yang bukan warga Surabaya. Semoga hari yang barokah ini kita bisa berikan terbaik bagi umat,” tambah Eri.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, silaturahmi kali ini untuk mencocokkan pikiran atau meeting of mind. Menurutnya, meeting of mind sangat penting dilakukan karena Kota Surabaya merupakan kota metropolitan.
“Jadi, sangat banyak hal yang ekosistemnya bisa mengalami perubahan-perubahan, dan ini harus jadi bagian dari antisipasi kita bersama,” kata Gubernur.
Ia menegaskan, banyak hal yang posisinya sudah stabil, tapi kemudian ada efek pembangunan yang harus dilakukan antisipasi bersama, dari mulai yang terkait PMKS, kemudian bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dari mulai gizi buruk yang sangat sukses dilakukan di Surabaya pada dua tahun terakhir, serta bagaimana menurunkan stunting lebih signifikan.
“Hal-hal seperti itu yang kami bahas, sampai hal-hal strategis bagaimana serapan UMKM dari APBD yang ditarget oleh pemerintah pusat Rp 26,8 triliun. Kenapa saya yang harus silaturahmi ke sini, karena skala APBD Surabaya paling besar di Jawa timur, sehingga belanja untuk APBD terkait dengan PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) untuk UMKM menjadi signifikan,” katanya.
Menurut Khofifah, format-format yang sudah dilakukan oleh Wali Kota Surabaya bersama jajaran Pemkot sudah sangat cukup memberikan gambaran, bahwa target pemerintah pusat Rp 26,8 triliun bisa dicapai.
“Makanya, ini harus cocok-cocokan pikiran, sehingga sektor UMKM yang harus di-create dan proses kurasinya serta akses market-nya harus bisa terkonsolidasikan,” tegasnya. (edo)
