SURAKARTA (RadarJatim.id) — Perhelatan akbar Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah di Surakarta akhirnya menetapkan duet Prof Dr Haedar Nashir dan Prof Dr Abdul Mu’ti, kembali memimpin Muhammadiyah periode lima tahun mendatang (2022–2027).
Kepastian penetapan Haedar Nashir dan Abdul Mu’ti itu, setelah 13 anggota formatur yang terpilih secara e-voting pada pleno sebelumnya, menggelar rapat pleno VIII. Rapat yang berlangsung di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, Minggu (20/11/2022) itu, berlangsung landai-landai saja, tidak seperti proses pemilihan pucuk pimpinan organisasi pada umumnya.
Pimpinan sidang, Ahmad Dahlan Rais, menjelaskan, rapat pleno semula memilih dan menetapkan posisi ketua umum. Berikutnya, baru ditetapkan sekretaris umum, berdasarkan kesepakatan semua anggota formatur.
“Ada perbedaan dalam proses penetapan ketua umum dan sekretaris umum di Muhammadiyah. Kalau ketua umum perlu penetapan dan pengesahan, tapi untuk sekretaris umum cukup diumumkan,” ujarnya.
Meski sudah dipilih dan disepakati dalam sidang formatur, namun 2 nama calon pemimpin persyarikatan untuk periode lima tahun mendatang, tetap dimintakan kesepakatan seluruh peserta muktamar dalam sidang pleno.
Karena itu, pimpinan sidang A. Dahlan Rais, sempat bertanya kepada seluruh muktamirin, apakah Prof Dr Haedar Nashir bisa ditetapkan sebagai ketua umum? Pertanyaan itu lalu dijawab serempak oleh para muktamirin: ‘bisaaaaa….’. Sesaat kemudian suara tepuk tangan bergemuruh memenuhi Gedung Edutorium UM Surakarta itu.
Pasangan Ideal
Munculnya duet pasangan Haedar dan Mu’ti ini sudah banyak diprediksi sebelumnya. Gaya kepemimpinan keduanya dinilai masih diperlukan untuk menjaga kondusifitas persyarikatan Muhammadiyah, 5 tahun ke depan. Meski ada sebagian kecil arus peserta muktamar yang mewacanakan memilih calon pemimpin yang gaya kepemimpinannya lebih keras dan tajam, hadirnya duet Haedar-Mu’ti tetap tak terbendung.
Wacana menghadirkan sosok lain, terutama diperlukan dalam mengkritisi dan menyikapi kebijakan pemerintah. Pasalnya, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, banyak melahirkan kebijakan yang “merugikan” kepentingan umat Islam.
Kelompok ini akan mendorong Buya Anwar Abbas dan Busro Muqoddas, untuk tampil memimpin Muhammadiyah periode mendatang. Namun, para muktamirin terbukti teruji, memilih calon pemimpinnya secara rasional, cerdas, dan ikhlas.
Pada sidang pleno tersebut, juga menetapkan 13 anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. Di antara mereka, tercatat setidaknya ada 4 nama baru, yang sebelumnya aktif di majelis tingkat pusat maupun di wilayah.
Di antaranya, Prof Dr Hilman Latief (Ketua Lazismu Pusat yang kemudian diangkat menjadi Dirjen Haji dan Umroh Kementerian Agama), Dr Syamsul Anwar (Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah), Dr Saad Ibrahim (Ketua PWM Jawa Timur) dan Dr Irwan Akib (Kepala Sekolah SMP Unismuh Makasar).
Adapun ke-13 anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah hasil Muktamar ke-48 adalah sebagai berikut:
- Prof Dr Haedar Nashir, MSi
- Prof Abdul Mu’ti, MEd, PhD
- Dr Anwar Abbas, MM
- Dr H M. Busyro Muqoddas, MHum
- Prof Hilman Latief, SAg, MA, PhD
- Prof Dr Muhajir EDffendy
- Prof Dr Syamsul Anwar, M.A
- Dr Agung Danarto, MAg
- Dr Saad Ibrahim, MA
- Prof Dr Syafiq Mughni
- Prof Dr Dadang Kahmad
- Drs Dahlan Rais, MHum
- Prof Dr Irwan Akib, MPd. (liq/sto)
