SIDOARJO (RadarJatim.id) Bapak Petani Sidoarjo, Ir Bambang Haryo Soekartono mendorong agar sector pertanian dijadikan program prioritas pembangunan oleh pemerintah baik pusat, maupun daerah.Hal itu mengingat belum semua daerah menjadikan sektor pertanian menjadi program prioritas.
Anggota DPR RI periode 2014-2019 ini menyampaikan, sektor pertanian yang menjadi tonggak ekonomi daerah memiliki multi player efek yang besar.Dengan puluhan ekonomi ikutan yang harusnya menjadi fokus pemerintah baik pusat maupun daerah.
Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini juga mengkritisi untuk wilayah pertanian di Sidoarjo yang tidak masuk dalam program prioritas pembangunan. “Harusnya pertanian ini menghasilkan komoditas pangan yang mensupport pembangunan yang ada di wilayah Sidoarjo. Malah anggaran untuk tahun 2023 yang saya dengar hanya Rp 5 miliar,” ujar Ir Bambang Haryo Soekartono seusai menyerahkan bantuan untuk kerja bhakti bareng petani di Desa Margobener, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Rabu (28/12/2022).
Dikatakan, kucuran anggaran yang minim untuk sektor pertanian dianggap satu kekeliruan yang besar. Sebab lahan pertanian yang ada di Sidoarjo masih sangat luas, sekitar 14 ribuan hektar lebih.
“Bayangkan 14 ribu hektar ini bisa memberikan swasembada pangan. Misalnya dua kali panen saja, itu bisa mencukupi pangan untuk masyarakat Sidoarjo. Bisa dua kali lipat dari jumlah total penduduk Sidoarjo jadi kita tidak perlu padi atau beras dari dari luar Sidoarjo,” tegas Ketua Dewan Penasehat DPW Partai Gerindra Jatim ini.
Kabupaten Sidoarjo, seharusnya mempunyai satu peluang untuk swasembada pangan.Termasuk produksi beras dari petani dinilai mempunyai dampak multiplayer ekonomi yang bisa meningkatkan pendapatan untuk masyarakat secara luas.
“Petani di Sidoarjo ini jumlah nya masih 50 ribu lebih loh jangan dimatikan. Kalau misalnya mereka enggak mau bercocok tanam mau jadi apa kita, kita akan kelaparan ekonomi akan hancur,” terangnya.
Disampaikan bahwa ekonomi ikutan termasuk UMKM yang menggantungkan nasibnya terhadap sektor pertanian melalui beras atau kurang lebih sebanyak 60 persen dari total UMKM yang ada di Indonesia sebanyak 67 juta. Hal itu harusnya menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah.
“Jadi ini tolong pemerintah pusat juga harus perhatian,” tandasnya.
Pihaknya juga mengkritisi kurangnya perhatian pemerintah terkait kondisi pengairan di lahan sawah kelompok Tani Desa Margobener, Tarik. Kendati hanya berjarak 10 meter dari sungai sekunder dan waduk long storage Kalimati, namun kerap mengalami kekeringan.
Sementara itu, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Margobener, Gatot mengatakan pihaknya mengucapkan rasa terimakasihnya atas perhatian Bambang Haryo Soekartono sebagai politisi yang sangat peduli terhadap nasib petani.
“Jarang ada politisi seperti beliau yang sangat peduli terhadap nasib petani. Semoga suara kami selalu didengar dan beliau diberi kemudahan dalam karir politiknya,” kata Gatot.
Seusai kegiatan kerja bhakti bareng petani, Ir Bambang Haryo Soekartono bersama tim BHS Peduli memberikan bantuan untuk para petani yang saat itu swadaya mengaktifkan kembali saluran irigasi untuk lahan sawah yang selama ini kerap mengalami kekeringan. (RJ/RED)
