SIDOARJO (RadarJatim.id) – Carut marutnya pengelolaan parkir tepi jalan umum dan tempat khusus mendapatkan respon dari berbagai kalangan masyarakat, baik pejabat publik, politisi ataupun masyarakat biasa.
H. Djoko Purwoko, salah satu tokoh pemuda di Sidoarjo mengatakan bahwa carut marutnya pengelolaan parkir tersebut disebabkan tidak adanya ketegasan sikap dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo kepada PT Indonesia Sarana Service (ISS) yang tidak memenuhi kewajibannya selaku pemenang lelang.
“Bupati (Sidoarjo, red) harus tegas menuntaskan carut marut masalah tersebut. Jangan diambangkan seperti ini, karena semakin lama dibiarkan akan kian banyak potensi pendapatan daerah yang menguap,” kata Djoko Purwoko, Selasa (14/02/2023).
Dikatakan oleh Djoko bahwa akibat lambannya sikap dari Pemkab Sidoarjo, uang parkir yang dibayar oleh masyarakat akhirnya tidak jelas mengalir kemana pasca terbitnya surat pemutusan hubungan kerjasama dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo pada PT ISS awal Januari lalu.
“Potensinya itu puluhan miliar rupiah lho. Dan dipastikan tidak ada sepeserpun yang masuk ke kas daerah sampai saat ini,” katanya.
Menurut Djoko itu sangat merugikan bagi Pemkab dan masyarakat Sidoarjo, karena uang retribusi parkir tersebut dapat dipakai untuk membiayai program-program pembangunan dalam mensejahterakan rakyat.
Hal itu diperparah lagi dengan tidak adanya anggaran operasional pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 sehingga Dishub Sidoarjo sendiri tidak bisa serta merta mengambil alih pengelolaan parkir tepi jalan tersebut.
“Di APBD 2023 khan tidak ada anggaran untuk membayar honor jukir bahkan pengadaan karcis,” ucapnya.
Ia menilai bahwa Pemkab Sidoarjo tidak punya pilihan lain dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum dan tempat khusus tersebut, selain melibatkan pihak investor atau swasta.
“Kuno kalau Pemkab (Sidoarjo, red) masih berfikir menggunakan dana APBD untuk itu, sedangkan daerah lain sudah mampu menyerahkannya pada investor. Dengan begitu mereka bisa mendapatkan pelayanan yang prima plus pendapatan asli daerah tanpa mengutip serupiahpun dari APBD,” tegasnya.
Untuk itu, pria yang aktif di organisasi kepemudaan itu mendesak Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor untuk membuat langkah yang taktis dan strategis guna menyelamatkan potensi pendapatan daerah tersebut.
“Apa perlu kami yang harus ambil sikap. Kita siap koq turun ke jalan, kalau perlu ke Kejaksaan Negeri untuk mempertanyakan motivasi memediasi Dishub dan PT ISS kemarin. Terus tindak lanjut setelah mediasi itu apa?,” tegas Djoko.
Jika Pemkab Sidoarjo merasa hubungan kerjasama dengan PT ISS tersebut tidak bisa dilanjutkan, maka selayaknya segera menempuh langkah-langkah hukum yang dianggap perlu sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku.
“Pemkab khan punya orang di Bagian Hukum, suruh saja mereka mengkaji segala kemungkinan langkah hukum yang bisa dilakukan biar masalah ini cepat selesai. Tapi harus segera biar tidak makin banyak potensi pendapatan parkir yang hilang,” tegasnya lagi.
Masih menurut Djoko bahwa ditahun ini pun potensi tersebut bisa kembali hangus, meskipun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo sudah menurunkan patokan target pendapatan di sektor ini dari Rp 20 Miliar menjadi hanya Rp 10 Miliar saja.
“Saya nggak ngerti meski bersikap gimana lagi. Padahal kami sebagai putra daerah punya kepedulian yang besar dalam mendukung semua program pemerintah untuk membangun Sidoarjo ke depan. Termasuk dalam pengelolaan parkir ini,” pungkasnya. (mams)
