SIDOARJO (RadarJatim.id) Hari ini (26 Februari 2023) tepat 2 tahun H. Ahmad Muhdlor Ali dan H. Subandi resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo periode 2021-2024 setelah dilantik oleh Gubernur Jawa Timur (Jatim), Hj. Khofifah Indar Parawansa.
Saat itu Ahmad Muhdlor baru berusia 30 tahun dan menjadi salah satu bupati termuda yang dilantik diantara 17 kepala daerah kabupaten/kota seluruh Jatim, hanya kalah dari Bupati Kediri, Hanindhito Pramono yang berusia setahun lebih muda.
Nanang Haromain, pengamat politik dan kebijakan publik Sidoarjo mengatakan bahwa ada banyak harapan masyarakat yang dibebankan ke pundak bupati baru, karena kehadiran anak muda selalu membawa harapan baru.
“Kehadiran anak muda selalu membawa harapan baru bagi penyegaran dan terwujudnya perbaikan kualitas politik dan progresifitas ekonomi,” katanya.
Namun menurut Nanang Haromain bahwa selama ini Kabupaten Sidoarjo terkesan tidur atau hanya berjalan normatif atau belum ada lompatan kebijakan, padahal dulu kabupaten ini pernah mengukir banyak prestasi.
Masih menurut Nanang Haromain bahwa dulu banyak inovasi muncul dari Kabupaten Sidoarjo dan beberapa kali mengalahkan Surabaya terkait award otonomi daerah.
“Sementara situasi saat ini, kalau menurut hasil salah satu survei. Kondisi Sidoarjo pada tahun 2020 itu sama dengan kondisi Surabaya di tahun 2007, tertinggal jauh,” ujarnya.
Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo itu mengungkapkan bahwa saat ini yang muncul di Kabupaten Sidoarjo kebanyakan cerita minor, mulai dari banyaknya jalan rusak serta berlubang, banjir, macet, bencana lumpur Lapindo, dan sebagainya.
Ia juga mengungkapkan bahwa di banyak media sosial (medsos) muncul meme-meme yang mem-bully akibat semakin menurunnya prestasi Kabupaten Sidoarjo dibandingkan dengan kepemimpinan bupati sebelumnya.
“Bahkan waktu Gus Muhdlor kampanye saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 2020 lalu, memunculkan istilah yang viral, ndelok ngidul isin, ndelok ngulon yo isin, opo maneh ndelok ngalor,” ucapnya.
Namun menjadi bupati di Sidoarjo tidaklah mudah, karena permasalahannya terlalu komplek dan banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus dibenahi, sementara harapan masyarakat terlanjur tinggi dan berharap kepemimpinan Bupati Ahmad Muhdlor bisa memberikan dampak positif dalam waktu singkat.
Bupati Sidoarjo sekarang ini hanya punya waktu 4 tahun saja pasca munculnya regulasi yang mengatur Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di tahun 2024 nanti.
“Masih harus pula melakukan konsolidasi internal. Harus pula menyamakan visi dengan parpol (partai politik, red) baik pendukung maupun yang bukan, paling berat adalah mengendalikan dan menggerakan birokrasi penopangnya. Ini saja sudah memakan waktu dan energi tersendiri,” terangnya.
Dijelaskan oleh Nanang Haromain bahwa mengendalikan birokrasi bukan soal gampang, mereka punya berbagai pengalaman dipimpin kepala daerah dengan berbagai latar belakang. Karena itu, sering punya kompetensi melebihi yang memimpinnya.
Banyak kepala daerah yang programnya tidak bisa sat-set jalan, karena tak segera bisa mengendalikan birokratnya sehingga eksekusi keputusan politiknya sangat tergantung pada birokrat yang menjalankan.
“Dengan situasi dan kondisi (Kabupaten, red) Sidoarjo seperti itu, Gus Muhdlor langsung tancap gas pasang perseneling gigi lima. Banyak program infrastruktur yang sudah bisa dijalankan. Yang tidak jelas nasibnya pada periode kepemimpinan sebelumnya,” jelasnya.
Ia Kembali menjelaskan bahwa ada jejak langkah kongkret yang sudah dikerjakan untuk terus melahirkan legacy fisik yang bisa dirasakan dan dikenang rakyatnya, ini menjadi modal bagus untuk jadi bekalnya kelak ketika berkeinginan maju kontestasi di Pilkada Sidoarjo lagi.
Selain infrastruktur, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor juga mempunyai banyak program baru yang sudah dirilisnya lewat 17 programnya sesuai janji politiknya dulu.
“Masih banyak catatan pelaksanaan program-programnya, tentu harus ada evaluasi pelaksanaan untuk hasil yang maksimal,” jelasnya lagi.
Ditambahkan oleh Nanang Haromain bahwa kalau ada yang perlu ditekankan dalam 2 tahun tersisa ini, perlunya pelibatan atau partisipasi masyarakat dalam menempatkan kepentingan publik sebagai alasan utama dalam mengambil setiap keputusan untuk pelaksanaan good government yang akuntabiltas dan transparan.
Dalam proses perencanaan pembangunan daerah bahwa visi-misi program kepala daerah terpilih akan menentukan arah rencana pembangunan daerah. Namun pada proses Pilkada, visi misi disusun secara sepihak oleh kandidat dan tim tanpa melibatkan partisipasi warga.
“Visi-misi program menjadi dokumen persyaratan pencalonan yang diserahkan oleh kandidat kepala daerah kepada penyelenggara pemilu tanpa bisa diubah lagi,” tambahnya.
Ia juga menambahkan bahwa tertutupnya ruang partisipasi warga untuk terlibat mempengaruhi dokumen visi-misi program kandidat, membuat mereka tidak memiliki ruang untuk terlibat dalam proses alokasi dan distribusi sumber daya serta menegosiasikan kepentingan kolektifnya.
Agar bisa diakomodir dalam visi-misi program kandidat yang akan menjadi basis alokasi dan distribusi sumber daya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sidoarjo.
“Kalau para Ketua RT (Rukun Tetangga, red) saja akan diberi waktu untuk memberikan masukan. Bahkan kalau perlu memarahi bupatinya, seperti yang disampaikan Gus Muhdlor disesi pelantikan ketua RT kemarin. Tentu pelibatan kelompok-kelompok masyarakat akan sangat membantu kinerja bupati,” tambahnya lagi.
Bukan tanpa alasan hal ini dilakukan, karena semakin cair hubungan masyarakat dengan pejabat publik. Maka pola komunikasi yang terbentuk juga semakin baik, karena publik menjadi leluasa untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi.
“Pejabat publik mengetahui akar persoalan. Hingga akhirnya, muncul kesadaran untuk memahami hak dan kewajiban satu sama lain yang pada akhirnya adalah memelihara harapan untuk masa depan Sidoarjo yang lebih baik,” pungkasnya. (mams)
