SIDOARJO (RadarJatim.id) – Beberapa waktu lalu puluhan orang yang tergabung dalam Forum Kepala Sekolah (FKS) SMA, SMK dan MA Swasta dengan didampingi Forum Silaturahmi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (Forsil MWC NU) se-Kabupaten Sidoarjo menolak rencana pembangunan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Kecamatan Tulangan.
Kali ini Forsil MWC NU kembali mendampingi Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Sidoarjo mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo untuk menolak rencana pembangunan SMK Negeri (SMKN) diwilayah Kecamatan Prambon dan Sedati.
Indra Wahyu Suliswanto, Sekretaris MKKS Swasta Sidoarjo mengatakan bahwa pembangunan SMKN di Sidoarjo, khsususnya diwilayah Kecamatan Prambon belum saatnya untuk dilakukan, Rabu (26/07/2023).
“Dihitung dari Feasibility Study (FS, red) model apapun, itu belum tepat untuk pendirian SMK Negeri. Karena untuk saat ini masih banyak bangku-bangku kosong atau ruang-ruang kosong yang berada di SMK-SMK Swasta,” kata Indra ditemui usai hearing dengan Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo.
Justru pemerintah diharapkan dapat memaksimalkan keberadaan SMK-SMK Swasta yang ada diwilayah Kabupaten Sidoarjo, tidak malah mendirikan SMKN yang baru.
Menurut Indra keberadaan SMK-SMK Swasta sudah mampu menampung jumlah lulusan dari Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), baik negeri ataupun swasta.
“Kalau pemerintah masih ngotot ingin mendirikan sekolah (SMKN, red) baru, akan banyak sekolah-sekolah yang kekurangan murid dan berimbas pada guru-guru. Kalau jam guru swasta berkurang, maka akan berimbas pada sertifikasi yang tidak cair,” katanya.
Menanggapi aksi penolakan dari Forsil MWC NU dan MKKS SMK Swasta itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Sidoarjo, Tirto Adi menjelaskan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap FS hingga akhir Agustus 2023.
Dijelaskan oleh Tirto bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo sangat berhati-hati dalam mendirikan sekolah dengan melibatkan perguruan tinggi yang hasilnya diharapkan kredibel dan bisa diuji publik.
“Itu pun bisa didiskusikan secara intens agar lebih besar kemanfaatannya daripada kemudaratannya,” jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa jumlah lulusan MTs dan SMP, baik negeri ataupun swasta sebesar 32.073 siswa. Dengan rincian jumlah lulusan SMPN maupun swasta mencapai 25.422 anak, lulusan MTs negeri/swasta 6.651 siswa.
Sementara itu, diwilayah Kabupaten Sidoarjo hanya ada 12 SMAN, 1 SMAN Olahraga, 5 SMKN 1 MAN yang hanya mampu menyerap 6.912 siswa, sehingga yang belum terserap masih sangat besar atau sekitar 25.161 siswa.
”Sisanya masuk ke sekolah swasta,” katanya.
Tirto berharap agar sekolah-sekolah swasta tidak meragukan komitmen dan keberpihakan Pemkab Sidoarjo kepada sekolah swasta, karena selalu mempertimbangkan kehidupan sekolah swasta.
Ia juga berharap agar sekolah-sekolah swasta terus melakukan inovasi, kreativitas dan mengembangkan kualitas sehingga bisa maju bersama. “Kalau punya ciri khas dan inovatif, masyarakat akan dengan sendirinya mencari. Tidak perlu khawatir berlebihan,” tuturnya.
Apalagi rencana pembangunan SMKN itu juga didasari oleh keinginan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar wilayah Kecamatan Prambon dan Sedati. Dimana sebelumnya ada usul dari kepala-kepala desa yang diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).
Pemkab Sidoarjo kebagian tugas menyiapkan lahan di Kecamatan Prambon dan Sedati, sedangkan pembangunannya dilakukan oleh Pemprov Jatim. “Namun, di wilayah Prambon, lahan masih dicari. Luasnya sekitar 2 hektare,” terangnya.
Karena sudah menjadi tugas pemerintah untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan yang layak.
Moh. Arwani, Kepala Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Sidoarjo yang pada forum itu menuturkan bahwa tidak ada pendirian MAN di Kecamatan Tulangan yang selama ini digembar-gemborkan.
“Tidak ada rencana pembangunan MAN di Tulangan. Memang ada pengajuan dari salah satu MA disana untuk dijadikan MAN. Namun setelah dilakukan kajian, hasilnya tidak memenuhi syarat,” tuturnya.
Sementara itu, Abdillah Nasikh menyatakan bahwa pembahasan terkait rencana pembangunan SMKN di Prambon dan Sedati akan dilanjutkan lagi pada Agustus 2023 mendatang.
“Sambil menunggu hasil feasibility study tentang rencana pendirian SMK Negeri tersebut,” ujarnya. (mams)
