SURABAYA (radarjatim.id) – Negara Indonesia dengan penduduk Muslim terbanyak (lebih 80%) masih tertinggal dalam industri, juga gaya hidup halal. Padahal, di negara maju dengan penduduk mayoritas non-Muslim kini semakin melek dan pesat mengembangkan ekosistem hidup halal di berbagai hal.
Topik ini dikupas secara menarik dan mendalam dalam diskusi Webinar Internasional “Agama, Sosiocultural, dan Halal Lifestyle Masyarakat” yang iinisiasi Halal Center UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Selasa (22/9/2020).
Webinar menghadirkan pembicara dari dalam dan luar negeri yang sarat pengalaman untuk urusan halal. Sebut saja sang Profesor Halal atau Prof Irwandi Jaswir dari International Islamic University Malaysia (IIUM), juga Guru Besar UINSA Prof Dr H Nur Syam, serta Nadirsyah Hosen dari Monash University.
Kepala Halal Center UINSA Dr Lilik Hamidah menjelaskan, halal lifestyle menarik untuk dibedah, juga korelasinya dengan pendidikan agama Islam dan sosiokultural. Apalagi, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, selayaknya mengambil banyak peran dalam peluang ini.
“Tentu kami sebagai Lembaga Pendidikan Islam menjadi salah satu perantara dan sarana penting dalam mensosialisasikan berbagai hal tentang gaya hidup halal,” ujar Lilik.
Lilik menjabarkan, data dari Global Islamic Economy Indicator Report pada tahun 2016/2017 dan 2017/2018 menunjukkan, Indonesia masuk 10 besar dalam industri halal. Tapi harus digarisbawahi, tandasnya, hanya sebagai konsumen, bukan produsen.
“Negara dengan pengeluaran terbesar dalam industri halal, Indonesia menempati peringkat 1 untuk halal food, peringkat 4 untuk halal pharmacy dan kosmetik, peringkat 5 dalam bidang halal travel dan halal fashion, serta peringkat 10 dari sektor Islamic finance.
Sebagai produsen, Indonesia hanya tercatat menduduki peringkat 8 di sektor halal pharmacy dan kosmetik, serta peringkat 10 di sektor Islamic finance.
Pakar industri halal, Prof Irwandi Jaswir, menjelaskan, posisi Indonesia ini justru jauh tertinggal dengan beberapa negara maju yang tidak banyak umat Muslimnya. Sebut saja Singapura, Australia, Korea Selatan, bahkan Jepang, yang saat ini terus menggenjot riset mereka tentang beberapa produk kosmetik ataupun makanan yang halal.
Dalam presentasinya, Irwandi juga menunjukkan produk industri halal asal Australia dan Jepang, termasuk dapur pengolahannya. Bahkan, negara Jepang menerapkan asas halal dalam mempersiapkan seluruh penyelenggaraan Olimpiade Tokyo 2020 (tertunda karena Pandemi Covid19).
“Kita ketahui, halal tidak hanya untuk umat muslim, tapi bagi seluruh umat manusia di dunia. Mereka (negara maju) memahami ekosistem halal yang baik dan memiliki peluang bisnis,” ujar Irwandi.
Dia menjelaskan, ekosistem halal yang dimaksud ialah, sebuah keanekaragaman lingkungan kehidupan manusia yang tertata dengan dasar halal atau sesuai syariah.
Di dalam ekosistem halal terdiri atas produk-produk halal (hulu sampai hilir pembuatan diawasi ketat kemurnian halalnya), jasa pelayanan (cara dan praktik yang halal), infrastruktur halal (lembaga sertifikasi halal, Litbang/riset halal, industri halal) dan pengembangan SDM halal (auditor halal, program studi halal syariah).
Menurut Irwandi, ketertinggalan ini menjadi tugas bersama untuk terus mengejar peluang manis industri dan gaya hidup halal. Bagi dia, Indonesia perlu kembali mengubah sudut pandang pemikiran tentang halal. Irwandi menggarisbawahi, halal merupakan sumber daya baru untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
“It is our homework (Ini tugas rumah kita bersama). Memahami halal secara lebih luas dan kompleks. Suatu ekosistem yang luas. Tak hanya dakwah lagi. Tapi bisnis sekaligus dakwah,” papar dia.
Dewasa ini, katanya, Indonesia hanya banyak berkutat soal sertifikasi halal. Barang harus teruji dan berlabel halal. Padahal, tidak sesempit itu. Sertifikasi halal bagi negara maju di industri halal hanya bagian kecil dari ekosistem halal.
“Kalau cuma sertifikasi halal, itu jauh hanya sebagian kecil dalam ekosistem halal. Perlu benar-benar kita ubah paradigma kita sebelum mengambil tindakan,” ujarnya.
Sementara, Nadirsyah Hosen, ahli dari Monash University, menyoroti produk undang-undang pemerintah tentang halal yang masih kerap bersilang dengan pendapat ahli ulama fiqih. Nah, dia mendorong perlunya peran Halal Center yang ada untuk menjembatani kedua pihak ini untuk berdialog menyamakan persepsi halal.
“Konsep halal tertulis menurut UU belum tentu selalu sejalan dengan konsep ulama fiqih. Di sini harus terjadi dialog menyamakan konsep halal yang disepakati bersama. Kadang juga bias, halal itu perbuatannya atau bendanya?” ujar Nadir.
Guru besar UINSA Prof Dr H Nur Syam, menambahkan, di era baru gaya hidup halal dan industri halal, maka kaum akademis dituntut segera mempersiapkan SDM yang benar-benar teruji dan menguasai seluk beluk halal. Mereka harus melek literasi halal dan lahir cendekiawan yang menunjang kemajuan industri halal di Indonesia.
“Kita harus mulai persiapkan kurikulum yang teritegrasi, bukan sparatif tentang halal. Perlu kita perbanyak riset pengembangan produk halal. Tak kalah penting merintis program studi auditor syariah,” tuturnya. (Phaksy)
