Oleh Moh. Husen
Salah seorang kawan ngopi kami di daerah Selatan yang begitu lugu dan polos adalah Aaf. Bayangkan, dengan ringannya dia “mengecam” Megawati Soekarno Putri: “Bagaimana ini, Megawati kok minta KPK dibubarkan?”
Dia terkejut. Seolah-olah negara ini sudah bersih dari tukang sunat dan permpok anggaran negara alias koruptor, sampai-sampai Megawati merasa negara ini tak memerlukan lagi lembaga antikorupsi yang bernama KPK.
Celakanya, Aaf merasa tak perlu menggali informasi lebih jauh mengenai, misalnya, bahwa sejak tahun 2019 para personel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi ditetapkan sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Maka, rasanya menjadi wajar belaka jika ada beberapa pihak yang menuding KPK tak lagi independen, karena telah di-ASN-kan, sehingga lebih mudah dikendalikan sebagai “alat politik” penguasa negara.
Begitu pula ketika Muhaimin Iskandar, Ketua Umum DPP PKB, diberitakan dipanggil KPK setelah deklarasi bersama Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden RI 2024.
Wajar jika KPK dicurigai ada “tugas pesanan” untuk mengungkap dugaan perkara yang berlangsung pada tahun 2012 silam, yang mengharuskan memanggil Muhaimin Iskandar sebagai saksi untuk hadir di gedung KPK.
Dahlan Iskan dalam kolom Catatan Harian Dahlan yang berjudul GanSi GanBeh di Disway.id, pada paragraf pertama langsung to the point: “Muncul duluan bisa berarti digebuki duluan. Tak terkecuali pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.”
Dahlan juga memaparkan, ketika beredar kabar (Juli 2023) Anies sempat melirik Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk dijadikan pasangan wakilnya di RI 1, namun Khofifah menolaknya. Meskipun ndilalah-nya (Desember 2022), kantor Khofifah sempat digeledah KPK.
Nah, sebagai kawan ngopi yang baik, kami harus bersabar dengan “tema-tema besar” KPK, presiden, DPR, korupsi, dll, yang sering disodorkan Aaf sahabat kami ini. Sebisa mungkin kami beradaptasi.
Kami tidak menjelaskan, bahwa belum tentu salah (dan belum tentu benar) jika ada pihak yang mengkritik hingga menginginkan KPK bubar. Apalagi menjelang pemilu: profesionalisme dan independensi KPK benar-benar menjadi sorotan.
Sebagaimana persoalan kita sehari-hari. Jika kita dituduh rakus atau serakah, kita harus membuktikan, bahwa kita tidak rakus atau serakah. KPK pun demikian. Harus menunjukkan kinerja yang layak serta tak pantas untuk dibubarkan.
Hanya saja, kami memang para sahabat yang tak tahu diri. Sukanya membiarkan teman membicarakan hal-hal yang “tinggi-tinggi” agar kami tertawa dan terhibur seraya mengumpat dalam batin: “Bisa ngopi saja sudah alhamdulillah, kok malah ngomongin KPK. Pusing!” (*)
Banyuwangi, 7 September 2023
*) Catatan kultural jurnalis RadarJatim.id, Moh. Husen, tinggal di Banyuwangi, Jawa Timur.
