SIDOARJO (RadarJatim.id) – Puluhan guru yang tergabung dalam Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Sidoarjo mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo.
Kehadiran mereka disambut langsung oleh Ketua DPRD Sidoarjo H. Usman bersama Ketua Komisi D Abdillah Nasih, Bangun Winarso, Aditya Nindyatman, Wahyudin Zuhri dan Ainun Jariyah diruang rapat, Jumat (08/09/2023).
Chusnul Khotimah, Ketua Himpaudi Sidoarjo mengatakan bahwa kehadiran mereka untuk menyampaikan beberapa aspirasi dari para guru atau Bunda Paud, salah satunya status mereka yang selama ini masuk dalam kategori guru non formal.
“Selama kami ini dianggap sebagai guru non formal, maka tidak bisa mengajukan sertifikasi guru,” katanya.
Namun demikian mereka sedikit terbantu, karena mulai tahun 2022 lalu ada sekitar 3.000 guru Paud yang mendapatkan insentif sebesar Rp 350 ribu per bulan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.
Akan tetapi, mereka tetap meminta adanya kesamaan status sebagai guru formal agar bisa mengajukan sertifikasi. Karena dengan sertifikasi itu, penghasilan Bunda Paud juga bisa meningkat. Terutama Paud yang non formal bisa naik menjadi Rp 500 ribu.
“Di Mojokerto saja, honor Bunda Paud sudah Rp 750 ribu. Di Malang Kota malah sudah Rp 1 juta,” terangnya.
Menurut Chusnul bahwa insentif tersebut tidak semata-mata dinikmati oleh para Bunda Paud saja, namun juga untuk urunan buat mengisi kas organisasi.
Hasil dari urunan tersebut sudah bisa dibelikan sebidang tanah dikawasan Cemengkalang, Kecamatan Sidoarjo yang harganya sebesar Rp 550 juta, sudah sertifikat hak milik dan tinggal mendirikan gedungnya saja.
”Kami mohon bantuan untuk pembangunannya,” ucap Chusnul dihadapan para wakil rakyat tersebut.
Bangunan gedung tersebut akan menjadi rumah perjuangan bagi mereka untuk istiqomah mendidik generasi bangsa. Selama ini, mereka baru mampu menyewa rumah kecil. “Kalau rapat terpaksa berdesakan-desakan,” ujarnya.
Selain status dan sertifikasi guru, mereka juga meminta diberi fasilitas BPJS Ketenagakerjaan agar lembaga bisa memperoleh izin operasional serta ada bantuan untuk peningkatan kompetensi atau pelatihan gratis.
”Kalau dapat sangu sekalian, ya Alhamdulillah,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, mereka juga mengundang anggota DPRD Sidoarjo pada 30 September nanti di acara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Himpaudi Sidoarjo dengan menggelar jalan sehat yang diikuti sekitar 3 ribu peserta.
Mereka sangat berharap para anggota DPRD Sidoarjo mau memberikan hadiah sebagai sponsor pada acara HUT Himpaudi Sidoarjo yang sebenarnya jatuh pada setiap tanggal 31 Agustus itu.
”Misalnya, Pak Usman ngasih hadiah sepeda motor, Pak Nasih kulkas, Pak Bangun mesin cuci,” ucap Chusnul sambil senyum-senyum.
Menanggapi aspirasi dari Bunda Paud itu, Ketua DPRD Sidoarjo H. Usman menuturkan bahwa pihaknya sudah mencatat aspirasi tersebut, dan berjanji akan menyampaikannya ke Pemkab Sidoarjo.
”Aspirasi ibu-ibu semua akan saya sampaikan juga ke Pak Bupati Ahmad Muhdlor,” tuturnya.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Sedati itu sangat mendukung perjuangan para Bunda Paud, baik dalam memperjuangkan status maupun pembangunan ruang kelas.
”Bagaimanapun, anak-anak perlu tempat bermain dan belajar,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Abdillah Nasih bahwa ada berbagai peluang yang bisa dimanfaatkan Himpaudi Sidoarjo untuk mewujudkan cita-cita perjuangan mereka, salah satunya mencermati anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum teralokasikan.
”Kalau dikomunikasikan, semua akan selesai,” sampainya.
Bangun Winarso pun menunjukkan jalan dan berbagai prosedur yang bisa ditempuh Himpaudi Sidoarjo, salah satunya akses dana hibah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sidoarjo.
”Kami sangat apresiatif atas jerih payah panjenengan semua untuk anak-anak usia emas. Kami tampung dan kami perjuangkan,” ujar legislator Partai Amanat Nasional (PAN) dari Kecamatan Krian itu. (mams)
