SURABAYA (RadarJatim.id) — Otonomi Daerah diharapkan bisa meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat serta kesatuan bangsa. Dalam konteks itu, pemerintahan di tingkat kecamatan memiliki peran strategis, sehingga diperlukan inovasi dan kapasitas kecamatan yang memadai.
“Jika tidak ada pemerintah kecamatan, maka pembinaan dan pengawasan desa serta pelayanan kepada masyarakat relatif lebih sulit dilakukan,” ujar Didik Chusnul Yakin, Kabiro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, dalam Pembinaan Kecamatan di Dyandra Convention Center Surabaya, Selasa (12/12/2023).
Kaena itu, lanjutnya, kompleksitas tugas kecamatan menjadi tantangannya. Di satu sisi sebagai institusi setingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan penyelenggaraan pemerintahan umum, di sisi lain ada kebutuhan kewilayahan baik dengan pemerintahan desa maupun langsung kepada masyarakat yang juga harus diatasi. Untuk itu diperlukan adanya inovasi serta kapasitas camat yang mumpuni.
“Kami mengapresiasi kinerja semua camat. Jawa Timur menjadi provinsi terinovatif juga berkat camat-camat yang inovatif,” tambah Didik.
Untuk meningkatkan iklim inovasi di tingkat pemerintahan kecamatan, juga diberikan penghargaan kepada 5 camat terbaik Sinergisitas Kinerja Kecamatan (SKK) tahun 2023. Penghargaan diberikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Benny Sampirwanto.
Lima kecamatan terbaik itu berturut-turut adalah Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang sebagai Juara 1, Pabean Cantian Kota Surabaya Juara 2, Manguharjo Kota Madiun Juara 3, Talango Kabupaten Sumenep menempati Harapan 1, dan Junrejo Kota Batu harus puas mendapatkan Harapan 2.
“Kami mengapresiasi kinerja para camat. Baik camat yang menjadi pemenang maupun semua camat yang ada di Provinsi Jawa Timur. Karena Jawa Timur menjadi provinsi terinovatif, salah satunya juga karena semua camatnya inovatif,” ungkap Didik.
Selain kepada kecamatan terbaik yang lolos SKK 2023, penghargaan juga diberikan kepada tim penilai. Adapun komposisi tim penilai SKK 2023 dari Universitas Airlangga mewakili unsur akademisi dan Jawapos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) mewakili lembaga riset. Untuk perwakilan lembaga pemerintahan, diisi Biro Organisasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta dari Biro Pemerintahan.
Dalam kegiatan pembinaan kecamatan ini, juga dihadirkan narasumber dari Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Penguatan peran utamanya dalam hal penanganan kebencanaan, pelaksanaan pelayanan non-perizinan melalui Rumah Bersama Kecamatan, serta dalam aksi penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting yang ada di wilayah kecamatan masing-masing. (zin)
