BANYUWANGI – Bulog diminta terus menggelar operasi pasar secara merata di setiap wilayah untuk mengatasi kenaikan harga beras di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Hj. Mafrochatin Ni’mah, menyikapi gejolak harga beras di pasaran.
“Pemda Banyuwangi bersama Bulog harus terus menggelar operasi pasar sebagai upaya menstabilkan harga beras yang terus mengalami kenaikan agar segera turun,” seru Hj Mafrochatin Ni’mah.
Anggota DPRD Banyuwangi dari Fraksi PKB ini menambahkan, harga beras yang terus melonjak telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Banyuwangi.
Pasca coblosan Pemilu 2024 rakyat harus menghadapi kenyataan bahwa harga beras yang menjadi bahan makanan pokok telah mencapai angka tertinggi yakni Rp16.500 perkilogram untuk beras premium dan Rp10.900 untuk beras SPHP.
“Kenaikan harga beras dapat memiliki dampak sosial ekonomi yang serius terutama pada kelompok masyarakat rentan,” ungkap Hj Mafrochatin Ni’mah.
Beberapa dampak itu diantaranya adalah peningkatan biaya hidup, memicu kelaparan dan malnutrisi, serta menimbulkan ketidakstabilan sosial.
Kenaikan harga beras ini tidak membawa kesejahteraan kepada petani sebagai produsen karena rendahnya harga gabah dan semakin menyusahkan rakyat sebagai konsumen.
Kebijakan pemerintah yang mengintervensi harga beras dengan impor hanya langkah taktis jangka pendek, belum mengatasi akar masalah naiknya harga beras ini. Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah jangka panjang.
Beberapa langkah bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi lonjakan harga beras. Antara lain melakukan inovasi dalam sektor pertanian dan ketersediaan pupuk subsidi yang memadai serta pengawasan yang ketat.
“Penggunaan teknologi modern dan praktik pertanian yang lebih efisien, ketersediaan pupuk subsidi yang memadai sehingga dapat meningkatkan kualitas, dan mengurangi kerentanan terhadap faktor-faktor alam sehingga akan diperoleh varian padi yang unggul dan mengurangi risiko gagal panen,” ungkapnya.***
