SIDOARJO (RadarJatim.id) – Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sidoarjo pada November tahun 2024, mulai menjadi pembahasan di ruang publik setelah dijejali isu politik elektoral Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Legislatif berakhir.
Nama-nama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (Cabup-Cawabup) Sidoarjo mulai dimunculkan oleh masyarakat. Gerakan politik serta dukungan, baik di media sosial (medsos) maupun dilapangan semakin agresif.
Founder Institute of Research and Public Development (IRPD) Nanang Haromain menyampaikan bahwa munculnya nama-nama Cabup-Cawabup Sidoarjo menjelang Pilkada Sidoarjo pada November 2024 nanti merupakan sesuatu yang wajar.
“Ada banyak harapan masyarakat yang disematkan kepada nama-nama yang dianggap layak untuk menjadi pucuk pimpinan tertinggi Pemerintah Kabupaten (Pemkab, red) Sidoarjo,” kata Nanang Haromain saat ditemui awak media dikantornya, Selasa (26/03/2024).
Menurut Nanang bahwa sejak rezim Pilkada secara langsung dimulai, elektabilitas calon adalah konsideran utama dalam penentuan Cabup-Cawabup. Elektabilitas ini merujuk pada kekuatan calon dalam menggaet simpati pemilih, baik itu karisma, popularitas maupun reputasi bersih dari korupsi serta integritas diri yang teruji.
“Penentuan Cabup juga ditentukan kesiapan logistik dan sumber daya. Bagaimanapun Pilkada adalah perhelatan raksasa yang membutuhkan ongkos politik yang tak sedikit,” ucapnya.
Merujuk pada syarat-syarat tersebut, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo periode 2014-2019 itu menilai bahwa hanya ada sedikit warga Sidoarjo yang dapat memenuhinya.
“Saat ini hanya ada 4 sampai 6 nama yang tersebar di PKB (Partai Kebangkitan Bangsa, red) dan (Partai, red) Gerindra yang sekiranya mampu bersaing di W1,” terangnya.
Nama-nama seperti H. Ahmad Muhdlor Ali dan H. Subandi, Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo incumbent sekarang adalah jago-jago kuat dari PKB. Selain itu juga masih ada nama H. Usman, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo serta keluarga besar H. Saiful Illah, mantan Bupati Sidoarjo.
“Dengan situasi internal PKB terkini, hanya ada 2 nama tersisa yang bersaing ketat berebut rekom PKB,” ujarnya.
H. Subandi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Sidoarjo saat ini berada diatas angin dan diunggulkan untuk mendapatkan rekom dari PKB. Namun H. Subandi harus mewaspadai perkembangan elektabiltas H. Usman yang terus menanjak, kalau tidak ingin gigit jari ditikungan akhir.
Sedangkan dari Partai Gerindra memunculkan 2 nama populer, yaitu keluarga besar Bambang Haryo Sukartono (BHS) dan keluarga besar Rahmat Muhajirin (RM). Meskipun untuk saat ini nama dari keluarga besar BHS bisa dikesampingkan, mengingat sudah terpilih sebagai anggota DPR RI dan DPRD Provinsi Jawa Timur.
“Dengan situasi tersebut, nama-nama tadi itu yang bakal bersaing berebut kursi W1. Tinggal komposisi kendaraan politik masing-masing yang sampai saat ini masih belum pasti. Kemungkinan akan semakin terang setelah konstelasi politik nasional terbentuk mapan,” urainya.
Sementara itu, dari komposisi partai lain belum ada kader partai yang mumpuni untuk bersaing di level bupati. Nama-nama seperti mantan Pj Bupati Sidoarjo Dr. Hudiono, Adam Rusydi dari Partai Golkar, H. Khulaim Junaidi dari Partai Amanat Nasional (PAN), Sullamul Hadi Nurmawan dari PKB atau Samsul Hadi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI-P) masih di level pendamping atau bukan kandidat utama
Ia berharap partai politik harus berani mengambil Cabup dan Cawabup Sidoarjo dari non partai. Ada beberapa nama yang menurut Nanang layak untuk diajukan sebagai calon alternatif, seperti Dr. Bahrul Amig Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo dan KH. Zainal Abidin Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sidoarjo.
“Dengan elektabilitas yang tinggi, memungkinkan nama-nama tersebut dapat menarik donatur untuk menyumbang kampanye dan sosialisasi,” tegasnya.
Namun, keunggulan ini tidak serta merta menjamin kemenangan mereka. Kekuatan logistik dan elektabiltas tinggi hanyalah modal awal. Selebihnya Masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil Pemilu, seperti strategi kampanye, isu-isu yang diangkat, latar belakang Cabub-Cawabup dan faktor eksternal seperti kondisi sosial dan politik nasional. (mams)
