BANYUWANGI – Pemerintah desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional membutuhkan anggaran yang lebih besar.
Anggaran gede itu untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan sehingga mengurangi urbanisasi.
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto mengusulkan supaya anggaran Dana Desa atau DD serta ADD (Alokasi Dana Desa) digemukkan lagi.
Politisi Partai Demokrat ini menyebut tambahan anggaran untuk DD dan ADD yang layak demi mendorong percepatan pembangunan di desa adalah 2-3 miliar.
Anggaran tersebut di luar DD dan ADD yang sudah ada yang selama ini diterima tiap desa. Harapannya sektor ekonomi di desa lebih bergerak sehingga warga lebih sejahtera.
“Kalau bisa seluruh anggaran tersebut diberikan kepada desa, karena desa adalah ujung tombak pemerintahan. Mereka tahu apa yang dibutuhkan rakyat,” terang Michael Edy Hariyanto.
Agar tambahan anggaran DD dan ADD tidak menjadi bancakan korupsi oknum kades, para kepala desa terlebih dulu diberi pelatihan tentang pengelolaan yang akuntabel sesuai dengan ilmu keuangan.
“Sebelum anggaran diberikan, kepala desa harus diberi pelajaran, tidak serta merta diberikan begitu saja. Nanti semua kepala desa bisa ketangkap,” tambah Wakil Ketua DPRD Banyuwangi.
Dalam program pembangunan saat ini, lanjut Michael Edy Hariyanto, kepala desa tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk menentukan arah pembangunan di desanya.
“Semua pembangunan tersentral di Banyuwangi (pemkab) dari DPR RI dan provinsi. Kepala desa tidak bisa apa – apa,” tegasnya.
Pengalokasian anggaran yang lebih besar dan pelatihan yang memadai, kepala desa akan bisa menjadi pemimpin yang efektif dan mampu membawa perubahan positif.
“Anggaran Rp100 juta per tahun itu mau berbuat apa. Kepala desa yang pandai pun saya yakin tidak bisa mengelola dana tersebut untuk membangun,” urai Michael.***
