SIDOARJO (RadarJatim.id) – Ruang Publik Sidoarjo (RPS) kembali menggelar dialog publik yang bertajuk ‘Mencari dan Memilih Calon Pemimpin Sidoarjo 2024’ di Kedai Bu Atiek belakang Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sidoarjo.
Ada 3 orang Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) Sidoarjo yang hadir dalam dialog publik yang kedua tersebut, H. Khulaim Junaedi yang sudah mendaftar ke Partai Amanat Nasional (PAN), Muchammad Solichul Umam yang mendaftar ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan dr. Andre Yulius yang mendaftar ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Ada yang menarik dalam dialog publik tadi malam, masing-masing Bacawabup Sidoarjo yang hadir sebagai narasumber sama-sama berkomitmen untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi jika nanti mereka terpilih sebagai Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo.
Bahkan Bacawabup Andre Yulius dengan sangat lantang mengatakan bahwa dirinya sendiri yang akan melaporkan jajaran birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo ke lembaga penegak hukum, jika diketahui melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada korupsi.
“Bahkan, kalau Bupati (Sidoarjo, red) terindikasi melakukan korupsi. Saya sendiri yang akan lapor,” kata Andre Yulius usai acara dialog publik, Sabtu (15/06/2024) malam.
Menurut Andre Yulius perilaku korupsi dilingkungan birokrasi harus benar-benar ditangani dengan serius, karena anggaran yang dikelola oleh pemerintah berasal dari rakyat dan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Salah satu solusi dalam mencegah tindak pindana korupsi yang ditawarkan oleh Andre ketika dirinya dipercaya oleh masyarakat sebagai Wabup Sidoarjo, yaitu transparansi anggaran hingga ke desa atau kelurahan.
“Salah satu yang membuat (terjadinya, red) korupsi, karena tidak adanya open link e-budgeting. Selama ini rakyat tidak tahu pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah,” katanya.
Bacawabup Muchammad Solichul Umam atau Mas Umam mengungkapkan bahwa permasalahan mendasar yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo, yaitu tidak adanya komunikasi yang baik antara pemangku kebijakan dengan stakeholder dan lembaga diluar pemerintahan.
Karena sebaik apapun program yang direncanakan oleh Pemkab Sidoarjo akan menjadi sia-sia, kalau tanpa adanya komunikasi yang baik dengan semua elemen masyarakat.
“Saya mempunyai prinsip bahwa komunikasi, silaturahim itu adalah sebuah wasilah agar masalah menjadi maslachah,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua RPS Sujani menuturkan bahwa dialog publik bertujuan untuk mengetahui kapasitas dan kualitas para calon pemimpin yang akan mengikuti kontestasi Pilkada Sidoarjo pada 27 November 2024 nanti.
Dengan adanya dialog publik seperti ini, masyarakat khususnya para undangan dapat secara langsung bertanya atau membedah pemikiran serta gagasan Bacabup-Bacawabup dalam memajukan Kabupaten Sidoarjo.
“Dalam adanya dialog ini adalah agar kita tahu (program dan gagasan, red) para calon yang telah berani maju dalam Pilkada 2024 kali ini,” tuturnya.
Anggota Bantuan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser NU) itu menjelaskan bahwa acara dialog publik RPS ini akan digelar setiap minggu dengan narasumber Bacabup-Bacawabup Sidoarjo.
Hal itu, dilakukan untuk memberikan peluang yang sama terhadap Bacabup-Bacawabup Sidoarjo yang jumlahnya puluhan orang dan sudah mendaftarkan diri ke berbagai partai politik (parpol).
“Seperti yang saya janjikan. Acara ini akan kami adakan seminggu sekali, bahkan bila perlu seminggu dua kali. Karena banyaknya calon yang sudah mendaftar ke parpol,” jelasnya.
Acara dialog publik RPS diharapkan mampu meningkatkan tingkat popularitas dan elektabilitas Bacabup-Bacawabup Sidoarjo yang akan running pada Pilkada serentak tanggal 27 November 2024 nanti. (mams)
