SURABAYA (RadarJatim.id) – Pemilihan umum walikota dan wakil walikota Surabaya (Pilwali) 2020 semakin dekat. Namun, Dewan menyoroti sepak terjang KPU maupun Bawaslu Surabaya yang kurang solid dan tegas dalam mengawal proses demokrasi lima tahunan ini.
Arif Fathoni, Anggota Komisi A DPRD Surabaya menyatakan, kedua lembaga penyelenggara pemilu ini belum bersinergi dengan solid. Akibatnya, mereka seolah bekerja dengan “main aman” saja.
Padahal, seluruh komisioner baik Bawaslu dan KPU yang sudah diangkat dengan sumpah jabatan bisa bekerja maksimal dan tak mudah diintervensi pihak lain.
“Saya yakin KPU dan bawaslu itu bisa bersinergi dan tidak ada upaya menggunting satu sama lain. Jadi saya yakin pemilukada 2020, penyelenggara pemilu ini bersama masyarakat bisa menghasilkan pemimpin yang benar-benar terlegitimasi,” urai Toni-sapaan akrabnya kepada RadarJatim.id, Kamis (22/10/2020).
Salah satu sorotan tajam juga ditujukan pada Bawaslu Surabaya. Toni melihat badan pengawas ini urung bekerja maksimal dalam mengendus praktek-praktek pelanggaran kampanye yang sudah berjalan satu bulan ini.
Lanjut politisi muda Partai Golkar ini, pengawasan lemah utamanya pada cara kampanye terselubung dari salah satu paslon. Mengingat, salah satu paslon mendapat dukungan dari pemimpin atau kepala daerah petahana.
“Saya harap bawaslu benar-benar memastikan bahwa tidak ada program pemerintah yang ditunggangi untuk kepentingan pemilukada. Mereka harus memantau kampanye terselubung, seperti program pemerintah kota, banyak contohnya yang bisa kita lihat,” urai mantan jurnalis ini.
Toni juga menyayangkan kinerja Bawaslu yang cenderung menunggu bola. Padahal Bawaslu punya keistimewaan untuk melakukan pemeriksaan disertai temuan-temuan.
“Tentu mereka tidak hanya sekedar menunggu laporan, tapi bawaslu punya kewenangan khusus artinya mereka bisa lebih aktif melakukan pemeriksaan dengan temuan, nah makanya saya harap bawaslu mengintruksikan pada panwascam mengawasi kampanye terselubung,” ujarnya.
“Sejauh ini kita belum lihat lagi apa aksi bawaslu untuk menindaklanjuti temuan-temuan pelanggaran ataupun kampanye terselubung yang belum bisa kita lihat,”imbuhnya.
Toni meminta tegas, para komisioner KPU dan bawaslu untuk menjaga independensi sekaligus menegakkan komitmen mereka kembali. Yakni, komitmen dan tujuan utama mereka awal untuk mengajukan diri dan mengabdi sebagai anggota komisioner.
“Saya harap mereka mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan menyelamatkan diri pasca pemilukada mau jadi apa? Sesuai sumpah yang mereka ucapkan saat pelantikan,” tegasnya.
Tak luput juga bagi komisioner KPU, mereka juga diharapkan bekerja dan tak menghiraukan intervensi yang membuat adanya friksi di tubuh lembaga. “Sesuai hati nurani dan pikiran bagaimana berlaku adil. Jangan khawatir diintervensi sana sini hanya demi menyelamatkan posisi,” ungkapnya.
Sementara itu, menanggapi sidang DKPP terhadap para komisioner KPU dan Bawaslu, Toni berharap apapun nantinya hasil persidangan bisa memberi pembelajaran bagi mereka.
“Kami harap proses sidang DKPP atas laporan KIPP itu memberi pembelajaran bagi penyelenggara baik KPU maupun bawaslu untuk melakukan evaluasi ke dalam dan apapun keputusan sidang DKPP kita hargai, baik putusan tidak ada pelanggaran kode etik yang diputuskan, ya saya berharap tetap evaluasi,” pungkasnya. (Phaksy/Red)
