GRESIK (RadarJatim.id) — Puluhan kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Gresik, Jawa Timur menggelar aksi demo mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) seputar Pilkada 2024 di depan gedung DPRD Gresik, Jumat (23/8/2024). Aksi itu berlangsung bersamaan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPRD Gresik periode 2024-2029.
Dalam aksinya, mereka mengecam DPR yang bermaksud menganulir putusan MK lewat revisi atau perubahan UU Pilkada. Sebelum menggelar aksi, massa aksi berkumpul di alun-alun kota Gresik, yang berseberangan dengan kantor DPRD, dipimpin oleh Azhar Romadlon, Ketua Umum PC IMM Kabupaten Gresik.
Dalam orasinya, Azhar menyatakan dengan tegas, bahwa DPR telah melakukan pembangkangan terhadap konstitusi sebagaimana diputuskan MK, melalui RUU Pilkada yang diusulkan. Karena itu, putusan MK harus dikawal dan upaya pembangkangan DPR harus digagalkan.
“DPR telah mencontohkan secara nyata tindakan membangkangi konstitusi melalui RUU Pilkada yang diusulkan. Jika kita, mahasiswa Muhammadiyah, tidak ikut aktif dan andil dalam pengawalan konstitusi, maka sudah pasti DPR akan terus melakukan pembangkangan. Oleh karena itu, sudah seharusnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan rakyat juga melakukan pembangkangan sipil,” teriaknya.
Menanggapi aksi ini, Abdullah Hamdi, Ketua DPRD Gresik Sementara, berdiri di hadapan para aktivis IMM dan menyampaikan pesan agar protes dilakukan dengan tertib.
“Apa yang ingin kalian sampaikan, sampaikan dengan tertib dan baik. Kami, sebagai perwakilan DPRD Gresik, selalu siap menerima aspirasi. Setelah ini, silakan kembali ke tempat asal dengan tertib. Jangan sampai membuat gangguan atau keonaran di jalan,” pesannya.
Sementrara Niva Ilmi Ernanda, kader Komisariat IMM Kesehatan, menyatakan pandangannya tentang pentingnya demokrasi yang mendengar suara rakyat. “Demokrasi ini dilakukan agar aspirasi rakyat dapat didengar oleh wakil rakyat,” tuturnya.
Gilang Syaputra, kader IMM Gresik lainnya menambahkan, pihaknya ingin mengingatkan DPRD Kabupaten Gresik, bahwa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah selalu mengawal isu ketidakadilan yang ada di Republik Indonesia dan senantiasa aktif menyuarakan aspirasi masyarakat kepada DPRD,” ujarnya. (din)
