SIDOARJO (RadarJatim.id) – Curah hujan cukup tinggi beberapa menyebabkan terjadinya bencana banjir di hampir sebagian besar wilayah di Kabupaten Sidoarjo.
Untuk itu, Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa lokasi yang terkena musibah banjir yang terjadi hampir di setiap musim penghujan datang.
Sidak yang di pimpin oleh Anang Siswandoko, ST selaku Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo kali ini ke Desa Balonggabus, Kecamatan Candi salah satunya untuk melihat langsung kondisi di lapangan serta untuk mengetahui penyebab terjadinya banjir tahunan tersebut.
Anang Siswandoko mengatakan bahwa banjir yang disebabkan curah hujan tinggi mengakibatkan meluapnya air sungai, apalagi kondisi tanah yang labil telah mengakibatkan ribuan rumah terendam air dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Maka dari itu, Komisi C DPRD Sidoarjo akan melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BMSDA) Kabupaten Sidoarjo untuk mengetahui upaya penanggulangan yang telah dilakukan.
“DPRD (Sidoarjo, red) akan melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap upaya penanggulangan banjir yang dilakukan oleh Pemkab (Pemerintah Kabupaten, red) Sidoarjo,” kata Anang Siswandoko, Jum’at (28/02/2025) kemarin.
Dikatakan oleh Anang bahwa komisi yang membidangi pembangunan ini tidak hanya sekedar melakukan pengawasan dan control terhadap kinerja dari Pemkab Sidoarjo saja.
Namun, pihaknya juga mengajukan usulan anggaran sebesar Rp 35 Milyar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2025 untuk penanganan banjir.
“Dana sebesar itu kita grojok di dinas terkait, khususnya Dinas PU BMSDA Sidoarjo untuk melakukan normalisasi sungai sebagai upaya pencegahan dan penanganan banjir,” katanya.
Sementara itu, M. Zakaria Dimas Pratama, anggota Komisi C DPRD Sidoarjo menambahkan bahwa pihaknya akan memastikan kalau upaya penanggulangan banjir yang dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo efektif dan efisien.
“Kedepan, kita juga akan mengoptimalkan anggaran untuk beberapa solusi penanganan banjir,” tambahnya.
Salah satunya dengan melakukan normalisasi sungai yang tidak hanya bersifat insidental pada musim hujan saja, memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak akibat tergenang air, pembangunan rumah pompa, pembangunan bozem dikawasan rawan genangan dan mendorong bertambahnya anggaran pengelolaan sampah.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sidoarjo itu bahwa penanganan permasalahan sampah di Kabupaten Sidoarjo menjadi problematika tersendiri .
Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIPSN Kemen-LHK) tahun 2025 bahwa di tahun 2024 timbulan sampah di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 313,40 ribu ton, sampah terkelola 200.98 ribu ton dan terdaur ulang 15,76 ribu ton.
“Artinya hanya 5,03 persennya saja yang bisa terdaur ulang. Pemkab (Sidoarjo, red) harus bisa lebih optimal lagi, termasuk dari sisi anggaran penanganan sampah di Kabupaten sidoarjo hanya 0,44 persen atau sebesar Rp 2.164.902.923 dari postur APBD Sidoarjo,” terangnya.
Apakah anggaran tersebut sudah mampu mengcover penanganan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo yang juga menjadi bagian dari persoalan banjir?
“Kami akan bekerja sama dengan Pemkab Sidoarjo untuk menemukan solusi penanganan banjir yang efektif dan efisien,” jawab Dimas.
Dengan demikian, diharapkan upaya penanggulangan banjir dapat segera membuahkan hasil serta masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman. (mams)
