Oleh Bening Satria Prawita Diharja
Jujur, tidak ada satu pun anak di dunia ini yang mau dilabeli sebagai ‘anak nakal’. Bahkan, orang tuanya pun pasti menolak label yang berstigma negatif itu. Namun, di kalangan masyarakat umumnya jika terdapat individu yang berusia di bawah 18 tahun lalu berperilaku tidak sesuai dengan norma yang berlaku, serta sering melakukan penyimpangan berulang-ulang hingga menimbulkan gangguan dan kegaduhan, maka biasanya disebut ‘anak nakal’.
Begitu juga dengan ke-39 siswa laki-laki dari berbagai sekolah menengah pertama (SMP) yang kini mengikuti progam pembinaan pelajar bermasalah melalui pendekatan militer di Markas Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad, Jalan Raya Sadang-Subang, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, sejak 1 Mei 2025. Program ini diinisasi oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Kebijakan sang gubernur yang akrab disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi) ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang kontra, seperti Atnike Nova Sugiro, selaku Ketua Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan kritik, bahwa kebijakan KDM mengirim anak yang dinilai nakal ke barak militer tersebut salah kaprah dan tidak sesuai dengan tujuan pendidikan di sekolah.
Bahkan, Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah dalam suatu wawancara setelah Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI pun memberikan kritik, dengan menegaskan, apabila pelaku atau “anak nakal” ini berusia di bawah 18 tahun, maka pembinaannya akan dikembalikan langsung kepada orang tua masing-masing. sementara jika “anak nakal” atau pelaku berusia lebih dari 18 tahun, maka akan ditindak sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku.
Di sisi lain, masyarakat yang pro terhadap kebijakan tersebut, seperti Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung dan Bupati Purwakarta Saepul Bahri, menyatakan siap untuk mendukung kebijakan tersebut dengan melakukan pendataan terhadap siswa di daerahnya yang terindikasi “anak nakal” untuk masuk program pendidikan kedisiplinan sebagaimana tengah dijalani 39 siswa tersebut.
Di kalangan orang tua pun terbelah dalam bersikap. Ada yang mendukung kebijakan, karena menganggap didikan dan ajaran mereka sudah tidak diperhatikan lagi oleh anak-anak. Ada pula yang tidak setuju, karena beranggapan, bahwa pendidikan militer tidak cocok untuk mengubah dampak negatif yang telah dilakukan si anak.
KDM berdalih, “anak nakal” yang dikirim ke barak militer adalah peserta didik yang terindikasi terlibat kriminalitas di kalangan pelajar di wiayah Provinsi Jawa Barat, sehingga pihaknya perlu melakukan pembinaan karakter lebih mendalam melalui kegiatan militer dengan tujuan: jiwa korsa mampu meruntuhkan karakter negatif yang ada dalam diri mereka.
Selama ini pendidikan dihadapkan dengan sejumlah problem. Setidaknya penulis merangkum dari beberapa jurnal penelitian pendidikan yang mengerucut terdapatnya dua permasalahan mendasar, yaitu orientasi filosofis dan arah kebijakan. Namun, terjadinya ketimpangan (gap) yang lebar antara cita-cita dan upaya serta instrumen yang ada di lapangan pada implementasi pendidikan lebih sering menciptakan peserta didik yang bertipe mekanistik ketimbang humanistik.
Lemahnya penekanan pendidikan karakter dari pihak sekolah dan keluarga justru memberikan masalah dalam membentuk mentalitas peserta didik. Munculnya generasi yang tidak memiliki harga diri (kasus narkoba, seks bebas, tawuran, juga pembunuhan), munculnya generasi yang menonjolkan egosentris dan emosi yang meledak-ledak –hingga terjebak dalam perilaku kekerasan– merupakan gambaran nyata kesenjangan kualitas yang sangat jauh antara lembaga pendidikan dan masyarakat.
Tujuan pendidikan nasional saat ini sebenarnya sudah ideal, karena menjangkau semua dimensi kemanusiaan yang meliputi religiusitas, etis, sisi keilmuan, dan life skill. Dengan demikian, perlu kehati-hatian dan diagnosis awal yang jelas berdasarkan kajian ilmiah dalam melabeli siswa dengan sebutan ‘anak nakal’.
Ada beberapa tips yang dapat penulis sampaikan, berdasar pengalaman selama mengajar dan cara menghadapi siswa yang membutuhkan perlakuan khusus.
- Latihlah peserta didik dengan rasa tanggung jawab. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan kepercayaan kepada mereka. Contohnya: menjadi muadzin, menjadi imam salat fardlu, melibatkan mereka dalam kegiatan olah raga, terutama olah raga prestasi, kemudian masuk dalam kegiatan keorganisasian di sekolah seperti OSIS, IPM, dan sejeninya. Hal ini akan membuat mereka merasa dibutuhkan dan diperhatikan. Tujuannya, agar anak didik mengetahui dan mampu membedakan mana hak dan kewajiban atau tanggung jawab sebagai siswa.
2. Jika terindikasi melakukan perilaku menyimpang, bahkan mengarah ke tindak kriminalitas, tanyakanlah kepada siswa tersebut tentang harapannya, permasalahannya, atau sebab dia berbuat “nakal”. Dengan cara ini akan diketahui tentang kondisi anak dan permasalahan yang sedang dihadapi. Pada akhirnya, berilah solusi, motivasi, dan arahan yang bijak.
- Apabila siswa tersebut berbuat “nakal”, maka tegurlah dengan pelan-pelan dan jangan dibentak atau dimarahi. Mereka butuh didekati, diperhatikan, dan diajak berdiskusi, serta berilah mereka motivasi agar bisa berubah menjadi lebih baik. Katakan pada mereka, “Saya yakin kamu bisa lebih baik lagi dari kamu yang sekarang. Saya akan merasa bangga bila kamu bisa lebih baik dari kamu yang sekarang”.
- Hilangkanlah hukuman fisik, seperti push up, seat up, atau jalan jongkok, karena hal itu justru akan menimbulkan rasa dendam dan jiwa melawan/membangkang pada siswa. Sebalinya, berikanlah hukuman yang bermanfaat, seperti salat Duha, membaca Al Quran, hingga membersihkan tempat wudlu serta kamar mandi masjid.
Sejatinya, tidak ada namanya siswa nakal. Yang ada adalah siswa yang kurang perhatian. Jika kegiatan di atas dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, bisa dibayangkan mereka akan berubah menjadi orang sukses kelak di masa depannya, menjadi kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan dirinya sendiri, hingga menjadi kebanggaan anak serta cucunya di kehidupan mendatang.
Penting untuk diingat, progam tujuh kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang digagas oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof Abdul Mu’ti, serta Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) pada Kurikulum Merdeka sudah memberikan ruang dan waktu, bahwa pembangunan karakter anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. Maka, keluarga, sekolah, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak yang positif. (*)
*) Bening Satria Prawita Diharja, Guru PJOK (Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan) SMP Muhammadiyah 1 Gresik.
