SIDOARJO (RadarJatim.id) Ir.HJ.Bambang Haryo Soekartono (BHS), Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI berkunjung ke Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) Sampah Griyo Mulyo, di Balongtani, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Pihaknya hadir di TPA tersebut untuk melihat pemprosesan pembuangan akhir sampah yang ada di kabupaten Sidoarjo.
“Saya ingin melihat pemprosesan dari pada tempat pembuangan akhir sampah yang ada di Sidoarjo. Kita harapkan yang menghasilkan mikroplastik bisa diminimalkan,” ujar BHS.
Pihaknya juga mengajak masyarakat yang ada di kabuapetn Sidoarjo untuk turut memilih sampah dari awal, dan merealisasikan bank sampah. Dengan begitu maka sampah bisa dipilah-pilah dan pembuangan sampah ke TPA bisa menjadi berkurang.
Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini menegaskan bahwa aset terbesar dari sumber daya manusia adalah kesehatan. Untuk itu dengan pengelolaan sampah yang baik juga bisa mewujudkan kondisi masyarakat yang sehat.
Saat di TPS Griyo Mulyo Jabon, BHS mendapat penjelasan tentang banyaknya sampah mikro plastik yang masuk. Sampah-sampah tersebut berasal dari rumah tangga dan kegiatan perdagangan non formal seperti pasar. Dan disampaikan bahwa masalah lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab instansi terkait, namun juga masyarakat.
Pihaknya juga mendorong pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan industri agar sampah bernilai rendah bisa diolah dan diserap, misalnya melalui insentif teknologi ramah lingkungan. Sebab jika sampah bisa masuk ke skema ekonomi sirkular, beban TPA akan berkurang dan masyarakat pun mendapatkan manfaat.
Dikatakan, peran produsen juga sangat penting untuk menghadirkan kemasan yang ramah lingkungan. Dan konsumen harus didorong agar lebih selektif memilih produk yang mudah didaur ulang.
Founder BHS Peduli ini juga menyoroti minimnya anggarannya untuk persampahan di Sidoarjo. Dari total APBD Sidoarjo sekitar Rp 5,9 triliun, hanya Rp170 miliar untuk DLHK , dan khusus sampah hanya Rp 50 miliar.
“Ini sangat kecil bagi sebuah kabupaten sebesar Sidoarjo. Harusnya dicukupkan agar kesehatan masyarakat terjamin,” tegasnya.
Sementara itu Kepala DLHK Kabupaten Sidoarjo, Bahrul Amig yang mendampingi BHS meninjau TPA Griyo Mulyo menyampaikan bahwa sampah mikroplastik terdapat pada kertas minyak, bungkus mie instan hingga popok. Sampah mikroplastik ini membutuhkan waktu seratus tahun lebih untuk terurai.
Dikatakan pada Agustus 2025, rata-rata sampah yang masuk ke TPA Jabon berkisar 570 ton per hari. Dimkana 50 persen dari sampah tersebut merupakan sampah organik, 10 persen sampah anorganik yang punya value karena bisa didaur ulang atau bisa dijual kembali.
“Yang menjadi problem adalah sampah anorganik yang rendah nilai seperti sterefoam, plastik multiplayer hingga popok serta mikroplastik yang kapasitasnya 40 persen dari total sampah yang masuk,” kata Amig.
Dan yang menjadi masalah karena belum ada industri yang bisa menyerap sampah tersebut dalam jumlah besar. Pihaknya berharap kepada produsen atau industri agar membuat kemasan makanan yang bisa didaur ulang. “Persoalan mikroplastik bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ini memang jadi PR bersama, tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah daerah saja, termasuk hanya sekadar institusi DLHK. Semua harus ada sinergitas dan komitmen bersama,” terangnya.
Mantan Kadishub Sidloarjo ini menegaskan bahwa mikroplastik yang tersebar dari sampah plastik rumah tangga maupun limbah industri telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Sehingga harus ada langkah paling mendasar dengan membangun kesadaran warga dalam memilah sampah sejak dari rumah.
“Kita butuh semua pihak bergerak bersama, mulai dari masyarakat, dunia usaha, sampai legislatif dan eksekutif. Dengan begitu, lingkungan Sidoarjo bisa terjaga, dan kesehatan masyarakat tetap terlindungi,” pungkasnya. (RJ/RED)
