ACEH (RadarJatim.id) PT Dharma Lautan Utama Holding dan Mitra Dharma bersama Bambang Haryo Soekartono (BHS) Peduli menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak banjir, dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Rabu (10/12/2025).
Bantuan diserahkan langsung kepada sejumlah posko pengungsian yang menampung warga dari wilayah paling parah terdampak banjir. Hadir dalam kesempatan itu Dirut PT DLU Erwin H Poejiono bersama jajaran manajemen DLU, Ir.H.Bambang Haryo Soekartono, M.IPol, selaku Penasehat Utama PT DLU yang juga Kapoksi Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra.
“Saya ikut prihatin dan berduka mendalam atas musibah banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Ini merupakan musibah yang demikian dahsyat. Berkat kerja keras Basarnas, TNI/Polri, serta para relawan, alhamdulillah kondisi mulai membaik dan akses jalan sudah bisa dilalui,” kata Ir.H.Bambang Haryo Soekartono, Penasehat Utama PT DLU, Jumat (12/11/2025).
Dalam penyaluran bantuan tersebut, PT Dharma Lautan Utama (DLU) Holding dan Mitra Dharma bersama BHS Peduli mengirimkan sekitar 12 truk logistik berisi sembako. Bantuan tersebut didistribusikan ke beberapa titik seperti posko utama yang menampung banyak pengungsi, posko Gerindra yang memiliki dapur umum, hingga posko Bupati Aceh Tamiang. Selain kebutuhan pangan, juga ada bantuan sarana telekomunikasi berupa perangkat Starlink guna mendukung komunikasi darurat.
“Upaya darurat penanganan bencana harus dibarengi dengan penguatan sistem mitigasi di daerah-daerah rawan bencana. Wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi memiliki karakteristik bencana yang perlu mendapat perhatian serius,” tegasnya.
Pihaknya berharap seluruh bantuan yang diberikan dapat meringankan beban warga Aceh Tamiang serta menjadi dorongan semangat bagi para korban untuk bangkit kembali. Dan berharap pemerintah pusat dan daerah semakin memperkuat kesiapsiagaan bencana agar kejadian serupa tidak lagi menimbulkan korban besar di masa mendatang.
Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa semua daerah rawan longsor, banjir, gempa, dan tsunami harus berada di bawah koordinasi BNPB dan dilengkapi sistem mitigasi bencana. Early warning system (EWS) wajib disediakan dan harus terus disimulasikan.
“Begitu bencana terjadi, sistem peringatan harus langsung aktif,” terang BHS.
Kehadiran BHS ke Aceh Tamiang didampingi manajemen PT. Dharma Lautan Utama Holding ini menegaskan bahwa solidaritas terhadap korban bencana adalah tanggung jawab bersama. Dimana DLU Holding membuktikan diri sebagai pilar dalam penyediaan armada serta donasi untuk memastikan bantuan sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan. BHS saat hadir dilokas bencana juga menyoroti minimnya peralatan peringatan dini di berbagai daerah sehingga menyebabkan tingginya angka korban.
“Tidak boleh lagi seperti sekarang, tidak ada satu pun peringatan dini, sirine tidak ada, akhirnya korban menjadi banyak. BNPB harus menjadi leading sector dalam penyelamatan nyawa publik,” tegasnya BHS.
Pihaknya juga meminta anggaran lembaga-lembaga kebencanaan tidak dilakukan pemangkasan. BNPB, Basarnas, BMKG, hingga Coast Guard dikatakan harus memiliki alokasi anggaran yang memadai agar mampu menjalankan tugas secara optimal.
BHS yang didampingi Dirut PT DLU Erwin H Poejiono juga menekankan pentingnya pemulihan cepat pascabencana. Seperti dari perbaikan infrastruktur, normalisasi aliran air, hingga pembangunan kembali rumah warga.
“Kami juga mendorong perusahaan-perusahaan untuk memperkuat kontribusi melalui program CSR,” pungkasnya. (RJ1/RED)
