KEDIRI (RadarJatim.id) – Kota Kediri menjadi salah satu daerah tercepat dalam merealisasikan program Sekolah Rakyat Terpadu yang digagas pemerintah pusat. Proyek pendidikan untuk masyarakat kurang mampu itu dibangun di atas lahan seluas 5,1 hektar di Kelurahan Lirboyo dan ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2026.
Anggota Komisi VIII DPR RI, KH An’im Falachuddin Markus atau Gus An’im, menyatakan komitmennya mengawal pembangunan Sekolah Rakyat tersebut agar berjalan sesuai target. Ia mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kota Kediri yang dinilai responsif menindaklanjuti program nasional.
“Tidak semua daerah bisa secepat ini. Kediri termasuk yang paling siap, mulai dari lahan hingga administrasi. Ini yang membuat Kemensos memprioritaskan Kediri sebagai salah satu pilot project,” ujar Gus An’im saat Sosialisasi Program Sekolah Rakyat di kawasan Pondok Pesantren Lirboyo, Selasa (23/12/2025).
Sekolah Rakyat Terpadu di Lirboyo dirancang mencakup jenjang pendidikan dasar hingga menengah, yakni SD, SMP, dan SMA. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar dapat mengakses pendidikan secara gratis dan berkelanjutan.
Gus An’im menegaskan, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga dukungan keluarga dan kedisiplinan siswa.
“Negara sudah hadir dengan fasilitas dan anggaran. Maka peran orang tua dan anak-anak sangat penting agar kesempatan ini tidak disia-siakan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kota Kediri, Widyapurna Nur Huda, menyebut proses pembangunan telah memasuki tahap pematangan lahan. Pemenang lelang proyek juga telah ditetapkan.
“Ground breaking ditargetkan akhir Desember 2025 atau awal Januari 2026. Pembangunan akan dikebut sekitar enam sampai tujuh bulan,” ujar Widyapurna.
Ia menambahkan, lokasi Lirboyo dipilih karena memiliki lingkungan yang kondusif untuk belajar serta berdekatan dengan kawasan Pondok Pesantren Lirboyo.
Selain pendidikan, Gus An’im juga menyinggung isu kesejahteraan sosial di Kota Kediri, khususnya menurunnya kuota program Rumah Sejahtera Terpadu (RST). Pada 2025, hanya enam keluarga di Kota Kediri yang menerima bantuan tersebut.
Perwakilan Direktorat Jaminan Sosial Kemensos RI, Ali Said, berharap adanya dukungan DPR RI untuk mendorong penambahan anggaran RST pada 2026.
“Kami berharap kuota RST bisa ditambah karena dampaknya sangat dirasakan masyarakat,” kata Ali Said. (rul)
