SIDOARJO (RadarJatim.id) Menjelang pergantian tahun baru 2026, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI, Ir.H.Bambang Haryo Soekartono,M.I.Pol mengunjungi Pasar Ngaban, Desa Ngaban, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Politisi Partai Gerindra ini memantau kondisi harga kebutuhan pokok (sembako).
“Secara umum kondisinya masih terkendali. Beras aman, minyak goreng tidak langka, pasokan mencukupi, dan harga masih sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi,Red),” kata BHS, panggilan akrab Bambang Haryo Soekartono.
Peraih suara terbanyak pada pemilihan umum legislatif Dapil Surabaya-Sidoarjo ini menegaskan bahwa kondisi ketahanan pangan nasional masih berada dalam situasi relatif stabil. Pihaknya memastikan jika sejumlah komoditas utama seperti beras dan minyak goreng belum mengalami kelangkaan. Termasuk harga di tingkat nasional masih berada dalam batas Harga Eceran Tertinggi.
“Pemerintah sudah berjalan cukup baik, namun harus lebih optimal. Kita memiliki Bappenas, Satgas Pangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian. Semua instrumen ini harus bekerja maksimal agar harga pangan benar-benar terkendali dan berpihak kepada rakyat,” tambahnya .
Pihaknya mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan kondisi makro. Termasuk perlu menekankan pentingnya pengendalian harga terhadap 11 komoditas pangan strategis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2015.
Pengawasan harga perlu ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, bahkan mencontoh sistem pengendalian harga pangan yang diterapkan di Malaysia. BHS menegaskan DPR RI siap mengawal kebijakan stabilisasi harga pangan serta mendorong langkah korektif apabila ditemukan ketimpangan harga, khususnya di pasar-pasar tradisional daerah.
Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini menyebutkan perlunya pengawasan langsung di tingkat pasar serta penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Dan disparitas harga antara pusat dan daerah tidak boleh dibiarkan melebar karena dapat mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat. (RJ/RED)
