Oleh : Denial Ikram – Peneliti Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan Universitas Negeri Surabaya (PKHP Unesa)
Dinamika perpolitikan di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat dalam 20 tahun terakhir, muncul banyak pemain politik baru yang membawa angin kesegaran tersendiri dalam dunia perpolitikan di negeri ini. Ditandai dengan hadirnya kembali kebebasan berpolitik di Indonesia membawa kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam dunia politik.
Ini menjadi langkah pesat dalam regenerasi para pemimpin untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang sangat rentan terjadi sebelumnya.
Narasi-narasi perpanjangan masa jabatan pemimpin sejak beberapa tahun lalu yang tercipta dan berhembus di masyarakat banyak menimbulkan kontroversi, baik dari pihak politisi, akademisi, maupun dari masyarakat. Baik itu isu penambahan batas masa jabatan presiden presiden dari 2 periode menjadi 3 periode, maupun isu penambahan masa dalam periode jabatan presiden dari 5 tahun menjadi 10 tahun tiap periodenya.
Nampaknya hal ini menjadi permainan politik dan belum ada itikad dari DPR untuk melaksanakan perubahan tersebut. Tentunya semua pihak tidak akan setuju jika masa jabatan presiden akan ditambah, karena akan menimbulkan peluang penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah Indonesia yang terjadi sebelumnya.
Pembatasan masa jabatan presiden pada pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dirasa sudah sangat tepat, dan tidak memerlukan amandemen karena tidak ada hal yang sangat penting dari perubahan itu.
Tentunya rakyat Indonesia tak mau lagi mengulangi sejarah penyelewengan kekuasaan pada zaman presiden soekarno dan presiden soeharto, saat zaman itu dalam Undang-Undang dasar hanya dicantumkan masa jabatan per periode dan tidak ada periode maksimal presiden itu menjabat, sehingga menyebabkan jabatan presiden tidak dibatasi dan terjadilah beberapa penyelewengan.
Pada zaman presiden soekarno, banyak terjadi penyelewengan seperti: pengangkatan presiden soekarno sebagai presiden seumur hidup, system demokrasi terpimpin yang lebih mirip ke otoriter dan menyimpang dari Undang-Undang dasar dan Pancasila, konsep politik nasakom, dan lain-lain.
Sedangkan pada zaman presiden Soeharto juga terjadi penyelewengan seperti: praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan, dan banyak lagi penyelewengan yang tentunya tidak kita harapkan terjadi lagi pada saat ini.
Mengapa regenerasi kepemimpinan harus terus berjalan? Karena berkembangnya suatu negara memerlukan kepememimpinan yang penuh dengan pemikiran yang segar, dan kepemimpinan itu harus terus berotasi dari yang tua kepada yang muda.
Dengan adanya rotasi kepemimpinan dengan masa jabatan yang dinilai cukup, diharapkan pembangunan seluruh aspek di negeri ini dapat berjalan dengan baik dan merata, dan tentunya sesuai dengan Undang-Undang dasar dan Pancasila.
Dengan hal ini, tentunya negara tidak kekurangan pemimpin-pemimpin muda yang penuh dengan pemikiran kritis, demokratis dan energik dalam membangun negeri. Karena ada masanya para pemimpin tua harus beristirahat dari penatnya hiruk pikuk dunia perpolitikan.
Ya, setiap pemerintahan dengan masa jabatan pemimpin yang relatif Panjang tanpa adanya pembatasan mungkin akan menimbulkan beberapa dampak positif, namun juga terdapat lebih banyak dampak negatif yang menimbulkan penyelewengan dan sifat pemerintah yang mengarah ke tindakan otoriter dan menciderai demokrasi.
Hal ini juga membuat regenerasi pemimpin muda terhambat, karena minimnya rotasi kepemimpinan akibat langgengnya kekuasaan suatu pemimpin tanpa Batasan masa jabatan. Pembatasan masa jabatan dan regenerasi pemimpin dapat memperkecil tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan memperkuat nilai demokrasi di negeri ini.
Tentunya dengan pembatasan itu, pemimpin dengan masa jabatan yang terbatas dapat berkerja semaksimal mungkin untuk menjalankan kebijakanya dengan baik, karena pemimpin tersebut akan terpacu dengan waktu dalam berkerja untuk merealisasikan kebijakannya. (*)
