SURABAYA (RadarJatim.id) – Saatnya Indonesia menoleh ke pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) untuk mencukupi kebutuhan energi nasional. Sebab kini energi nuklir diklaim sudah lebih aman, lebih bersih, potensinya besar, stabil, dan sangat efisien tarif per kilowattnya. Apalagi Indonesia sebagai negara yang turut menyetujui dan meratifikasi Paris Agreement (2015) juga dituntut menerapkan energi yang bersih sebanyak 23% pada tahun 2025 mendatang, demi mengurangi kadar gas emisi CO2 di dunia.
Wacana tersebut mengemuka kembali dalam webinar Prospek Kemandirian Energi Melalui Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) bekerja sama dengan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Jatim, pada Sabtu (28/8) kemarin.
Hadir sebagai narasumber Dr. Ir. Arnold Soetrisnanto peneliti bidang energi Badan Tenaga Atom Nasional (Batan), Dr. Ir. Suwignyo tenaga ahli dan peneliti EBT UMM, dan Dr. Ir. Agus Puji Prasetyono, M.Eng, IPU, anggota pemangku kepentingan Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2020-2025. Webinar diikuti oleh 240 peserta dari berbagai daerah dan berbagai kalangan.
Dalam pertemuan tersebut Arnold Soetrisnanto menegaskan, satu-satunya alternatif energi masa depan adalah nuklir. Perkembangan teknologi nuklir sudah bergerak maju. Kini sudah mencapai generasi ke-4 yang diklaim sudah lebih aman dan bersih.
“Jadi secara teknologi sudah oke. Aspek ekonomi dan lingkungan juga sudah oke. Sekarang masalahnya, di Indonesia ini, tinggal aspek politik dan penolakan masyarakat,” kata anggota Dewan Pakar Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI) ini.
Menurutnya, PLTN mempunyai prospek dan potensi demand yang sangat luas dan bervariasi, PLTN besar maupun SMR, sehingga layak dibangun di banyak wilayah di Indonesia, baik di grid PLN atau non-grid.
Harus diakui, sampai kini “nuklir” memang masih menjadi kata yang menakutkan bagi orang awam. Dalam persepsi publik nuklir identik dengan bom dan ledakan dahsyat. Anggapan ini diperkuat oleh pengalaman sebelumnya, tragedi meledaknya reaktor nuklir di Chernobyl Rusia 1986 yang menewaskan banyak korban, juga peristiwa serupa di Fukushima Jepang 2011.
“Tragedi Chernobyl itu terjadi ketika teknologi nuklir baru masuk generasi kedua. Sedang kejadian Fukushima, teknologi nuklir sudah masuk generasi ketiga yang lebih baik. Oleh karena itu kejadian Fukushima tidak ada korban yang terpapar radiasi. Korbannya nol jiwa. Nah, saat ini teknologi nuklir sudah masuk generasi keempat yang disebut dengan SMR (molten salt reactor) yang lebih aman dan efisien,” katanya.
Penolakan masyarakat terhadap kehadiran PLTN bukanlah berita baru. Pada tahun 2007 pernah ada rencana pembangunan PLTN di Pulau Madura. Menggunakan teknologi Smart (system integrated modular advanced reactor) jenis PWR dari Korea Selatan. Dipilih Madura, agar terjadi kemandirian listrik, karena selama ini bergantung pada pasokan listrik dari Jawa.
“Tapi rencana itu ditolak oleh masyarakat lokal. Akhirnya batal. Proyek itu kemudian diminta oleh Arab Saudi. Saat ini dalam proses persiapan pembangunan. Kapasitas produksinya sebesar 100 Mwe per unit dan 40 ribu liter air per unit,” katanya.
Usulan membangun PLTN di Muria Jawa Tengah pada tahun 2007 juga gagal karena penolakan masyarakat setempat. Setahun kemudian proyek reaktor nuklir dengan investor Korsel tersebut sudah dibangun dan beroperasi di Uni Emerat Arab yang menghasilkan listrik 1345 Mwe/unit.
Ketakutan memang sebentuk kewaspadaan, tetapi boleh jadi disebabkan oleh ketidaktahuan atau karena phobia yang berlebihan. Kekhawatiran tersebut, menurut Arnold, tidak hanya terdapat di masyararat umum, tapi juga terekspresikan dalam kebijakan pemerintah. Dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) PP No 79 tahun 2014, masih disebutkan: … energi nuklir dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat (Ps 11 ayat 3).
Tampaknya pemerintah lebih memilih opsi mengandalkan pembangkit listrik tenaga air, panas bumi, dan surya. Tetapi sekarang secara bertahap sudah ada perubahan sikap. Terbukti dalam Grand Strategi Energi Nasional (GSEN) sudah ada program strategis membangun transmisi dan distribusi listrik, smart grid, off grid, dan PLTN sesuai kebutuhan, serta pembentukan Nuclear Energy Programme Implementing Organitation (NEPIO). “Kepada NEPIO inilah nanti kita bisa berharap,” kata Arnold.
Berdasar sejumlah regulasi yang berlaku saat ini, Kementerian ESDM menjadi lembaga otoritas pelaksana pembangunan PLTN komersial. Sedang Batan sebagai lembaga otoritas pelaksana pengelolaan bahan nuklir dan bahan radioaktif (reaktor nuklir, BBN, limbah nuklir, radioisotop, dll). Dengan demikian sektor nuklir/Batan dan sektor energi/KESDM menjadi lebih jelas, dan diharapkan dapat bekerja sama membangun PLTN. “Dengan demikian pembangunan PLTN menjadi lebih mungkin dilaksanakan,” simpulnya.
Energi Fosil 70%
Sebagai gambaran saat ini komposisi prosentase penggunaan energi berbasis fosil minyak bumi dan batu bara di Indonesia masih tinggi, masih sekitar 70%. Penggunaan elektronik atau elektrifikasi masih rendah. Sedang capaian penggunaan ETB hingga tahun 2020 (berdasar EBTKE-ESDM 2021) masih di angka 11,31%.
Pertanyaannya: bisakah kita dalam tempo 4 tahun ke depan, (untuk memenuhi deadline Paris Agreement 2025), komposisi bauran EBT kita mencapai 23%? Agak mustahil. Karena peningkatan prosentase penggunanaan EBT (seperti pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, panas bumi, bioenergi, hidro, dan laut) bergerak lamban. Di sisi lain, berdasar penelitian World Resource Institut 2020, Indonesia menduduki peringkat delapan dari negara-negara penyumbang polusi emisi karbon terbesar di dunia.
“Dari kondisi itu, kita perlu mempertimbangkan nuklir sebagai salah satu alternatif. Energi nuklir itu energi terbarukan, energi berjelanjutan, bahkan saya berani bilang enegri nuklir itu energi abadi,” katanya.
Ditambahkan, energi nuklir tidak berbasis sumber daya alam, tetapi berbasis pada teknologi dan kemampuan umat manusia untuk melakukan eksplorasi tanpa batas, karena energi nuklir adalah energi bintang-bintang, energi alam semesta.
Sementara itu narasumber dari DEN, Dr. Ir. Agus Puji Prasetyono, M.Eng, IPU, menginformasikan sebenarnya PLTN telah masuk dalam agenda pembahasan pemerintah. Arah kebijakan nasional dan pembangunan rendah karbon serta ketahanan iklim juga telah dirumuskan dalam UU no 16 tahun 2016.
Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2016-2050, PLTN menjadi salah satu tema yang dibahas. Mulai dari perlunya penguasaan teknologi PLTN, kerja sama internasional pengembangan PLTN, hingga analisis multikriteria terhadap implementas PLTN.
Dikatakan Agus, DEN merupakan lembaga mandiri yang memiliki sejumlah tugas dan wewenang merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional serta menetapkan RUEN. “Sidang paripurna DEN ketiga pada tanggal 22 Juni 2016 yang lalu sudah memutuskan untuk menyusun roadmap implementasi PLTN sebagai pilihan terakhir dalam prioritas pengembangan energi nasional,” katanya.
Kini kita tinggal menunggu apakah nuklir segera menjadi energi solutif atau masih terus bertarik ulur dengan rasa takut yang menghantui. (rio)
