SURABAYA (RadarJatim.id) – Komisi D DPRD Kota Surabaya memberikan rambu berhati-hati kepada Pemkot Surabaya, agar lebih cermat terkait bantun tenaga kesehatan (nakes) di wilayah aglomerasi.
Anggota Komisi D Herlina Harsono Njoto menerangkan, pemkot Surabaya harus berkoordinasi dengan pimpinal wilayah aglomerasi sekaligus Satgas Gugus Covid-19 pusat atau dengan Kemenkes. Hal ini agar terjadi percepatan bantuan persediaan vaksin di Surabaya, sehingga dosis vaksin ke dua di Surabaya yang baru 68% bisa mencapai 100%.
“Koordinasi dengan wilayah aglomerasi juga sangat penting, mengingat wilayah aglomerasi belum sama kondisi PPKM Darurat Level 1. Jadi dapat dikatakan juga Surabaya belum 100 persen membaik kalau kota penyangganya belum pulih,”ujarnya di Surabaya, Kamis 30 September 2021 di kantornya.
Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, Pemkot Surabaya harus mensupport wilayah terdekatnya atau aglomerasi. Pasalnya, Surabaya juga menjadi mobilitas warga daerah disekitarnya seperti, Sidoarjo dan Gresik.
“Pemkot Surabaya memberikan bantuan 300 tenaga kesehatan ke wilayah aglomerasi seperti Sidoarjo, karena wilayah aglomerasi kewalahan dalam penanganan Covid-19 dengan program vaksinasinya, jadi wajar jika Pemkot Surabaya memberi bantuan Nakes atau Tenaga Kesehatan,” ujarnya.
Dirinya kembali mengatakan, bantuan nakes Pemkot Surabaya ke wilayah aglomerasi itu pertanda adanya gotong royong untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19.
“Sebaliknya, jika pemerintah pusat kembali bantu dosis vaksin ke Pemkot Surabaya, saya yakin nakesnya akan kembali ditarik ke Surabaya. Tapi bantuan nakes jelas merupakan gotong royong antar kepala daerah untuk percepat vaksinasi Covid-19,” ungkapnya. (Psy)
Komisi A DPRD Surabaya Minta Pemkot Tindak Tegas Pegawai yang Melanggar
SURABAYA (RadarJatim.id) Komisi A DPRD...
