Sidoarjo (radarjatim.id) Data penerima bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terkait wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menimbulkan konflik horizontal di tingkat desa.
Ketua Karang Taruna Kabupaten (Kartarkab) Sidoarjo, Imam Safi’i mengatakan bahwa saat warga sedang ramai membicarakan terkait bansos dari Pemkab Sidoarjo yang dinilai tidak tepat sasaran.
“Sekarang ini sedang ramai soal bansos itu. Para pengurus RT dan RW jadi sasaran pertanyaan warga yang tidak kebagian, sedangkan mereka sama sekali tak dilibatkan dalam proses awalnya,” kata Imam Safi’i, Senin (27/4/2020).
Pria yang akrab dipanggil Cak Imam itu mengungkapkan bahwa sumber konflik itu disebabkan oleh pembagian bansos gratis senilai Rp 150 ribu dari Pemkab Sidoarjo menggunakan basis data Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai tidak akurat.
Ia juga mengungkapkan bahwa data dari PKH tidak up to date alias ketinggalan zaman, karena banyak warga miskin dan termiskinkan akibat wabah Covid-19 yang tidak masuk dalam data.
“Banyak nama dalam daftar PKH itu yang sejak awal memang sudah berkecukupan, tapi mereka tetap menerima bansos. Sedangkan yang benar-benar miskin dan termiskinkan oleh karena Covid 19 justru tidak kebagian,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Penjabat Kepala Desa (Pj Kades) Suko Kecamatan Sukodono, Sigit Pratikno yang sangat kebingungan dalam menangani paket sembako berisi beras, minyak goreng, gula dan mie instan kiriman dari Pemkab Sidoarjo tersebut.
Karena data penerima bansos saat ini sangat berbeda dengan data yang ia kirimkan sebelumnya.
Dimana daftar nama penerima bansos sekarang masih berdasarkan data lama sebelum direvisi pihak desa yang kemudian ditandatangani bersama oleh Pj Kades, Babinsa dan Babinkamtibmas Desa Suko.
“Ya sudah kami bagikan apa adanya saja sesuai data. Tapi kami nggak berani mengirim ke alamat penerima. Biar mereka mengambil sendiri-sendiri di balai desa,” ujar Sigit saat dihubungi melalui WA-nya.
Dijelaskan oleh Sigit bahwa saat ini pihaknya sedang dipusingkan dengan orang-orang yang sebelumnya terlanjur didata, tetapi tidak masuk daftar penerima.
“Untuk sementara ada sekitar 20 orang. Ini masih mungkin bertambah kalau sampai ada warga yang protes karena merasa berhak namun tidak kebagian,” jelasnya.
Untuk itu, ia berusaha mengkomunikasikan masalah ini dengan pihak Kecamatan dan Kepolisian Sektor (Polsek) Sukodono untuk mencarikan solusinya.
“Sementara yang respon, baru Pak Kapolsek. Beliau berjanji akan membantu mencarikan solusinya,” pungkasnya. (dit)
