JAKARTA (RadarJatim.id) Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif pada tahun 2022. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi, namun juga konsolidatif untuk menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan penguatan reformasi struktural.
Fokus pertama, kata Jokowi, adalah melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Selain itu, kata Jokowi, APBN juga akan difokuskan untuk memperkuat agenda peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.
Fokus keempat, terang Jokowi, melanjutkan pembangunan insfrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi, fokus kelima adalah penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah, dan fokus terakhir, adalah melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien.
Di samping itu, Jokowi menyatakan pemerintah memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.
Dengan demikian, 6 fokus utama tersebut sejalan dengan tema kebijakan fiskal tahun 2022, yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. “Pemulihan sosial-ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal,” jelas Jokowi lebih lanjut.
Arsitektur kebijakan fiskal harus antisipatif dan responsif, dengan mencermati dinamika perekonomian dan perkembangan penanganan Covid-19. Oleh karena itu, konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap dan terukurini untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan.
Penulis : Meylani Wulandari (Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial).
