BANYUWANGI – Aktivis Banyuwangi mengancam akan melaporkan dugaan penyimpangan proyek dalam Program percepatan peningkatan tata guna air (P3-TGAI) di Banyuwangi, Jawa Timur.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yasra Dinamika Banyuwangi, Ahmad Nehro Jaeni, S.p mengatakan, berdasarkan kajian bersama, program ini diduga melakukan penyimpangan-penyimpangan mulai dari transparansi pengelolaan anggaran.
“Dalam program ini kami menduga ada unsur pidana soal transparansi pengelolaan anggaran program P3-TGAI,” kata Ahmad Nehro Jaeni, kepada wartawan, Jum’at (28/5/2021).
Nehro Jaeni menegaskan, bila terjadi penyimpangan dalam tersebut, pihaknya akan melaporkannya kepada pihak-pihak terkait.
“Berkacalah dengan kasus Kades Tegalharjo, Mursyid yang kemarin sempat ramai ditahan oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi,” ujarnya.
Nehro Jaeni, juga menambahkan hal tersebut berpotensi merugikan keuangan Negara. Apalagi ada isu yang berkembang ada potongan 30 persen dari pihak yang mengaku aspirator.
“Kejadian ini berpotensi merugikan keuangan Negara,” tegasnya.
Selain perkara dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran, Tim dari LSM Yasra Dinamika ini juga akan menindaklanjuti adanya dualisme antara Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
“Antara HIPPA dan pembentukan P3A ini apakah tidak terjadi dualisme yang menyebabkan konflik sosial di Desa yang menerima program P3-TGAI,” tegas Tantowi, selaku Kepala Bidang Sumber Daya Manusia (Kabid SDM) LSM Yasra Dinamika Banyuwangi.
Tantowi menegaskan, akan menelusuri dan mengusut tuntas permasalahan ini hingga pada akar-akarnya. Apalagi, lanjut Tantowi, dalam dualisme ini, pembentukan P3A belum diketahui azas manfaat dan fungsi.
“HIPPA sudah jelas fungsinya jadi pengatur pintu irigasi. Lantas, P3A itu diduga jadi penjemput proyek saja,” ucap pria berkacamata ini.
Tantowi berharap harus ada langkah tegas dari pihak-pihak terkait atas langkah dugaan penyimpangan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran dan dualisme HIPPA serta P3A di Bumi Blambangan. (*)
