BANYUWANGI, (RadarJatim.id) – Fraksi PKB di DPRD Banyuwangi mendorong eksekutif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memaksimalkan aset daerah lewat kolaborasi lintas stakeholder.
“Kami mendorong eksekutif lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola unit usaha daerah dengan melakukan kolaborasi dengan lintas stakeholder, organisasi dan masyarakat,” papar Arvy Rizaldy.
Peningkatan PAD, lanjut Ketua Fraksi PKB, dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan postur belanja modal dari 13,1 persen menjadi 30 persen di tahun 2025.
“Tidak harus sekaligus, tapi bertahap setiap tahunnya. Hal itu bertujuan untuk penguatan pada sejumlah sektor di Banyuwangi yang masih dinilai lemah. Seperti pada sektor pendidikan, layanan publik, kesehatan, maupun ekonomi,” sambung politisi PKB.
Fraksi PKB di DPRD Banyuwangi pun mendorong penambahan kuantitas belanja pembangunan melalui peningkatan belanja modal pada postur APBD Banyuwangi Tahun Anggaran 2025.
“Meski belanja pembangunan ditopang sebagian oleh DAK dan DBH, idealnya belanja modal tetap harus mencapai 30 persen,” tutur Arvy Rizaldy.
Tema rancangan kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2025 adalah penguatan ekosistem kualitas SDM yang mendukung ekonomi berkelanjutan. Dengan penambahan postur belanja modal, target yang ingin dicapai itu akan tercover maksimal.
“Kami menyarankan agar Pemkab mulai membenahi postur APBD dengan menambahan presentase pada belanja modal. Sebagai wujud keberpihakan anggaran pada pelayanan publik. Masyarakat tidak hanya dipaksa memperkuat PAD melalui pajak dan retribusi daerah, namun juga dilayani kebutuhannya secara jelas dan skala prioritas,” kata Arvy.
Sektor pendidikan di Banyuwangi masih butuh sentuhan serius. Sebab anggaran wajib pendidikan 20 persen APBD masih banyak fokus pada belanja pegawai, barang dan jasa yang besar. Substansi pengembangan SDM pendidikan hanya sekitar 10 persen.
“Investasi SDM harus menjadi prioritas serius. Kita sedang menghadapi tantangan global dan target indonesia emas 2045. Anggaran pendidikan tidak boleh hanya untuk sekolah negeri, melainkan harus holistik menyentuh swasta dan madrasah,” tegasnya.*** (rJ10)
