SIDOARJO (Radarjatim.id) Karena memiliki tunggakan pembayaran sekolah SPP sekitar Rp 7 juta, nasib siswi Nasywa Ramadhani siswi kelas 9 SMP Plus Sabilur Rosyad Sidoarjo menuai kendala dalam pengambilan ijazahnya. Dengan hadirnya Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Zahlul Yusar dapat dicarikan solusinya, sehingga SKL (Surat Keterangan Lulus) serta ijazahnya bisa dikeluarkan.
Kepala SMP Plus Sabilur Rosyad Sidoarjo Muh. Mahsun, S.Ag menegaskan kalau sebenarnya pihak sekolah tidak ada istilah menahan ijazah siswa. Tetapi karena kita ini posisinya sekolah swasta, bagaimana kalau kita tidak menahan, karena terkait dengan masalah keuangan. Sementara anak-anak kelas 9 ini sudah selesai sekolahnya dan sudah wisuda. “Alhamdulillah dengan adanya Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Zahlul Yussar semuanya sudah terselesaikan,” jelas Muh. Mahsun, Selasa(19/7/2022) tadi pagi.
Ia katakan, sebenarnya sejak anak-anak kelas 7, orang tua atau wali murid sudah diberitahu kalau belum bisa membayar SPP semuanya, silahkan diangsur ‘nyicil monggo’ tidak ada paksaan. Namun, baru kelas 9 atau kelulusan ini muncul permasalahan.”Kita sebagai sekolah swasta, kalau ijazah langsung diberikan, terus bagaimana kelangsungan hidup sekolah swasta ini,” tegas Abah Mahsun_sapaan akrabnya.
Pihak orang tua siswa, Yati Suliswati (39 tahun) mengaku sangat berterima kasih kepada Anggota Komisis D Zahlul Yussar, dengan kehadiran politisi Partai Demokrat ini semuanya bisa terselesaikan, sehingga kami bisa membawa SKL dan Ijazah anak kami. “Sebenarnya kami juga tidak bermaksud tidak membayar, namun memang betul-betul tidak memiliki uang. Kondisi ekonomi kami yang menurun, pekerjaan suami juga tidak menentu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Zahlul Yussar, dan terima kasi Abah Mahsun,” ungkap Yati Suliswati.
Yahlul Yussar juga menegaskan kalau ijazah mereka yang ada disekolah ini istilah bukan ditahan, tetapi prosedur untuk sekolah swasta ya seperti ini. karena ada dampaknya terhadap kelangsungan hidup SMP itu sendiri. “Biaya hidup sekolah swasta itu dari SPP. Kalau SPP tidak bisa berjalan dengan baik, maka kehidupan sekolah swasta juga akan terganggu,” tegas politisi Demokrat ini.
Alhamdulillah ini sudah ada kesepakatan bersama, bagaimana caranya warga yang tidak mampu ini anaknya bisa tetap sekolah. Oleh karena itu kita bersinergitas, bekerjasama dengan beberapa pihak terkait bersama-sama mendorong agar anaknya jangan sampai tidak sekolah.”Apalagi tidak bisa melanjutkan sekolah karena hal yang sepele, contohnya SKL tersebut. Jadi kita harus bergerak jangan sampai anak-anak kita tidak bisa sekolah,” jelas Yahlul Zussar.(mad)
