JAKARTA (RadarJatim.id) – Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional pada Senin (10/11/2025) yang bertepatan dengan Hari Pahlawan, 10 November.
“Untuk gelar pahlawan rencananya Insha Allah diumumkan hari Senin. Nanti akan ada semacam keputusan pemberian gelar pahlawan nasional,” kata Prasetyo di Istana Merdeka Jakarta.
Prasetyo menyampaikan jumlah penerima gelar pahlawan nasional, namun hal tersebut akan diputuskan Presiden Prabowo. Adapun Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan mengusulkan 49 nama kepada Prabowo, salah satunya Presiden kedua RI, Soeharto.
“Totalnya belum tahu, nanti Bapak Presiden yang umumkan,” ucap Prasetyo.
Senada, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem), Surya Paloh menyatakan, bahwa NasDem setuju dengan rencana tersebut. Segala macam kontrovesi terkait pemberian gelar pahlawan itu, menurutnya, merupakan konsekuensi. NasDem melihat dari sisi positif Soeharto.
“NasDem sudah kasih statemen, sepakat itu. Nggak ada masalah,” kata Paloh usai acara Funwalk menjelang HUT ke-14 NasDem di DPP NasDem, Jakarta Pusat, Minggu (9/11/2025).
Paloh menilai, selama masa jabatannya, Soeharto telah memberikan peran yang besar bagi Indonesia. Meskipun ada kekurangan, lanjutnya, tapi harus dilihat secara objektif.
“Keberadaan beliau sebagai presiden telah membawa progres pembangunan nasional kita yang cukup berarti, seperti apa yang kita nikmatin hari ini,” tambahnya.
Sementara itu, akademisi IAIN Gorontalo, Sahmin Madina mengatakan,a masih adanya penolakan justru menunjukkan, bahwa sebagian elite bangsa belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalunya.
“Jika luka sejarah terus dijadikan alasan politik, kita akan sulit maju. Padahal bangsa yang besar adalah bangsa yang berani mengakui masa lalunya, baik sisi gelap maupun cemerlangnya,” ujar Sahmin.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif ToBe Institute, Mochamad Imamudinussalam mengingatkan, bahwa mekanisme pemberian gelar Pahlawan Nasional sudah diatur dengan ketat, sudah ada tim, melalui proses verifikasi dan pertimbangan Dewan Gelar serta Kementerian Sosial. Karena itu, tudingan bahwa prosesnya tertutup atau sarat kepentingan politik, dinilai tidak berdasar.
“Usulan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional itu sudah berkali-kali diusulkan, tahun 2008, 2010, 2015, dan 2016. Dan sebagian besar suara DPR dan para tokoh juga setuju. Jadi mau apalagi?” katanya.
Menjelang Hari Pahlawan 10 November, pemerintah, melalui presiden menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada tokoh-tokoh yang memenuhi kriteria tertentu. Pemberian gelar ini merupakan bentuk penghormatan tertinggi negara kepada warga yang berjasa besar bagi bangsa dan negara.
Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto oleh pemerintah, hendaknya semua pihak bisa menjadikannya sebagai simbol rekonsiliasi nasional dan kedewasaan politik bangsa. Soeharto bukan sekadar pemimpin selama tiga dekade, tetapi sosok yang berhasil meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat. (rj2)
