GRESIK (RadarJatim.id) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) meraih penghargaan atas capaian kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) level 3 serta Sosialisasi Penyusunan Daftar Penilaian Risiko di Lingkungan Pemkab Gresik dari BPKP.
Penghargaan itu diserahkan Kepala BPKP Perwakilan Jawa Timur Alexander Rubi Setyoadi kepada Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah di Ruang Graita Eka Praja Kantor Bupati Gresik, Kamis (3/2/2022). Saat menerima penghargaan itu, Bu Min, sapaan akrab Wabup Aminatun Habibah, didampingi Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Gresik, Achmad Washil Miftachul Rachman dan Kepala Inspektorat Setkab Edy Hadisiswoyo.
Bu Min berharap, capaian kualitas APIP di organisasi perangkat daerah (OPD) Inspektorat bisa terus ditingkatkan guna memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal di Pemkab Gresik.
“Jangan berpuas diri. Terus tingkatkan karena semakin baik kualitas APIP dalam lembaga inspektorat mudah–mudahan diikuti juga dengan kebaikan pelaksanaa program–program dari seluruh OPD,” katanya.
Bu Min melanjutkan, APIP level 3 itu bukan sekadar pemenuhan dokumen atau infrastruktur. Namun, jelasnya, substansinya kepada implementasi key process area secara berkelanjutan dan berulang.
“Key process berulang hingga menjadi budaya kerja dan berkomitmen mengawal tata kelola pemerintahan daerah menuju pemerintahan yang baik dan bersih,” tegas Wabup perempuan pertama di Kabupaten Gresik itu.
Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Jawa Timur Alexander Rubi Setyoadi, menjelaskan, pengelolaan keuangan Pemkab Gresik telah akuntabel dan implementasi sistem pengendalian internal sudah memadai, sehingga pihaknya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemkab Gresik.
“Kualitas ini menunjukkan bahwa pengendalian internal yang dibangun dan peran APIP Kabupaten Gresik telah mampu mendorong pencapaian indikator tata kelola pemerintahan yang optimal dan sistem pengendalian internal yang memadai,” jelasnya.
Ia melanjutkan, pengawasan internal efektif apabila lingkungan pemerintahan di daerah melakukan pengendalian berjalan baik. Impelemtasi kopabilitas APIP yang optimal, katanya, juga akan mampu mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan, manajemen risiko dan pengendalian yang memadai.
“Serta mendorong pencapaian organisasi pemerintah daerah terutama dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pelayanan yang prima,” katanya. (sho)
