SIDOARJO (RadarJatim.id) — Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI, Ir H Bambang Haryo Soekartono, MI Pol mendukung agar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidoarjo bisa mendapatkan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Dengan mendapatkan SNI, para pelaku UMKM bisa bersaing di pasar nasional maupun internasional sehingga bisa naik kelas.
Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa pembinaan dan pendampingan dari Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui program Bina UMK menjadi langkah awal bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi SNI secara reguler.
“Kalau sudah SNI bisa ke mana-mana (penjualan,red). Harus didorong, karena wilayah Sidoarjo ini wilayah industri terbesar di Jatim. Pentingnya pembinaan dan pendampingan dari BSN untuk mendapatkan sertifikasi bina UMKM,” kata Bambang Haryo Soekartono di sela kegiatan Sosialisasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bagi UMKM di Luminor Hotel, Jumat (10/10/2025).
Sertifikasi bina UKM ini merupakan standardisasi sebelum mendapatkan SNI regular. Pihaknya berharap dengan banyaknya pelaku UMKM di Sidoarjo, BSN bisa memaksimalkan pembinaan dan pendampingan.
“Karena banyaknya usaha industri kecil menengah yang ada di Sidaorjo puluhan ribu, mereka tentu sangat membutuuhkan standardisasi. Tidak hanya usahanya yang bersaing, sebagai konsumen dari produk Sidoarjo juga menginginkan produk yang aman. Dengan adanya SNI ini bisa melindungi konsumen,” terangnya.
Para pelaku UMKM yyang sudah punya SNI tentunya akan punya daya saing tidak hanya di dalam meneri tapi juga di luar negeri. Terlebih BSN juga sudah bekerjasama dengan lembaga standardisasi-standardisasi yang ada di luar.
“Penerapan SNI tidak hanya penting bagi peningkatan daya saing usaha, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan bagi konsumen. Dengan adanya SNI, produk yang dihasilkan bisa dipastikan aman dan berkualitas. Ini melindungi konsumen, baik di Sidoarjo, Surabaya, Pasuruan, Mojokerto, maupun daerah lainnya,” tegas Founder BHS Peduli ini.
Politisi Dapil Surabaya-Sidoarjo ini mendorong Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pendataan akurat terhadap seluruh pelaku industri kecil dan menengah agar dapat segera diajukan ke BSN untuk proses sertifikasi.
“Kita ingin para pengusaha di Sidoarjo bisa naik kelas dan produknya diminati masyarakat, tidak hanya di tingkat lokal tapi juga nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN Jawa Timur, Ahmad Fariz Abdulri, menyampaikan bahwa Sidoarjo merupakan daerah dengan jumlah pelaku industri terbanyak di Jawa Timur. Karena itu, wilayah ini menjadi prioritas dalam pembinaan Bina UMK.
“Jumlah pelaku usaha industri di Sidoarjo sangat besar. Dalam database kami, binaan terbanyak memang ada di Sidoarjo. Ada sekitar 10 ribu pelaku usaha,” katanya.
Ahmad Fariz menambahkan, secara nasional terdapat lebih dari 400 ribu UMKM yang telah terdata di BSN. Dari jumlah itu, sekitar 10 ribu pelaku usaha memang berasal dari Sidoarjo. Dan menjadi sasaran pembinaan agar bisa naik kelas menuju sertifikasi SNI reguler.
Melalui sinergi antara pemerintah, BSN, dan Komisi VII DPR RI, diharapkan semakin banyak pelaku usaha kecil di Sidoarjo yang mampu menembus pasar global dengan produk yang telah tersertifikasi dan diakui mutunya.
“Rata rata UMKM yang sudah punya SNI, dari pendampingan kami rata rata omsetnya bisa naik 80 persen. Jadi benar apa yang disampaikan Bapak Bambang Haryo, dengan SNI maka UMKM bisa naik kelas,” pungkasnya. (RJ/RED)
