SIDOARJO (RadarJatim.id) Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur, Ir H Bambang Haryo Soekartono kembali menegaskan dan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengalihkan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) ke Angkutan Publik antar kota dalam Provinsi (AKP). Hal ini dilakukan selama BBM transportasi publik belum dinormalkan.
“BLT yang digulirkan Pemerintah, belum tentu digunakan oleh masyarakat untuk bertransportasi. Kalau diberikan ke Perusahaan transportasi, maka itu akan digunakan untuk kepentingan transportasi public tidak untuk kepentingan lain. Jadi inilah yang harus diusulkan oleh Pemerintah Provinsi ke pemerintah pusat,” ujar BHS, sapaan akrabnya saat meninjau Terminal Larangan Sidoarjo, Jumat (9/9/2022)
Anggota DPR-RI periode 2014-2019, ini menegaskan bahwa (BLT) BBM ini dinilai wajib diberikan kepada transportasi. Hal itu untuk harus didorong oleh dinas Perhubungan,yang kemudian menyampaikan kepada Menteri Perhubungan.Terlebih pasca kenaikan BBM, sampai hari ini belum belum ada penyesuaian tarif angkutan antar kabupaten/kota dalam provinsi.
Alumni ITS ini menambahkan, pemilik bus menginkan ada penyesuaian tarif, tapi tidak terlalu besar. Dan yang mereka membutuhkan tambahan untuk menutupi biaya bahan bakar daripada kenaikan bbm subsidi.
“Jadi titik tengahnya, mereka khawatir masyarakat tidak mau lagi menggunakan transportasi publik jika tarifnya naik. Sudah seharusnya, Pemerintah mau berpihak kepada rakyat, subsidi BBM untuk transportasi publik jangan di kurangi. kalau perlu harga BBM subsidi untuk transportasi publik malah diturunkan dari harga yang lama tetapi transportasi pribadi yang dinaikkan,” tegas BHS yang juga Dewan Pakar DPP Parti Gerindra ini.
Lebih lanjut disampaikan dengan subsidi ke tranposrtasi public maka transportasi publik akan tetap hidup dan masyarakat bisa memanfaatkan transportasi publik dan logistik yang BBM Subsidinya tidak mengalami kenaikan dengan tarif murah. Dengan begitu dampak yang akan memperburuk ekonomi kita, serta kenaikan inflasi tidak akan terjadi.
Bus Trans Jatim Perlu Terkoneksi Hingga ke Transportasi Perdesaaan
Sementara itu mengeni berioperasionalnya Bus Trans Jatim, BHS meminta agar ada integrasikan antara Sidoarjo, Surabaya dan Gresik. Dikatakan, transportasi antar Kabupaten/Kota, harusnya ada terminal tipe B, dimana transportasi tersebut berfungsi sebagai Hub/utama demikian juga terminalnya sebagai terminal hub/utama yang saat ini terminal Bus Trans Jatim sampai ke terminal C.
“Ini yang menyebabkan perjalanan menjadi terlalu jauh dan tidak efektif, harusnya diintegrasikan dengan transportasi antar Kecamatan untuk menuju ke terminal tipe C. Yang kita harapkan semua Kecamatan secara merata bisa mendapatkan kendaraan publik yang akan diintegrasikan dengan kendaraan publik antar Desa,” katanya.
Untuk itu, pihaknya mengharapkan Bus antar Kabupaten/Kota bisa dioperasikan Bus yang ukurannya lebih besar, jangan Bus ukuran kecil. Disampaikan bahwa saat ini saja sudah overload, apalagi bila saat – saat peak time (waktu puncak) pasti banyak masyarakat yang tidak bisa tertampung di Bus Trans Jatim tersebut.
“Dengan adanya konektivitas transportasi antar Kabupaten dengan transportasi antar Kecamatan dan transportasi antar Desa, maka konektivitas tersebut bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan transportasi publik secara merata sampai ke pelosok Kabupaten,” pungkasnya. (RJ1/RED) .
