SIDOARJO (RadarJatim.id) – Founder BHS Peduli, Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengaku sangat prihatin dan miris kondisi APD dan kesejahteraan Petugas Damkar yang ada di Kabuoaten Sidoarjo.
Dikatakan anggota DPR-RI periode 2014-2019, Ini merupakan kunjungan ke 4 kalinya ke Posko Damkar Sidoarjo. Pada kunjungan ini, ia hadir untuk memberikan apresiasi kepada petugas Damkar yang telah rela berkorban.
“Saya hadir di sini untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada salah satu petugas Damkar Amaro Bagus Diana, yang telah rela berkorban tanpa memikirkan keselamatan dirinya menerobos api. Dan menghadapi empat ledakan tersebut yang akhirnya mengalami trauma/shocked dan kehabisan nafas pada saat itu, sehingga harus dirawat di puskesmas,” kata pemilik sapaan akrab BHS
Lebih lanjut kata BHS, saat pengecekan kondisi APD petugas pemadam yang harusnya ada sebagai ujung tombak untuk menerobos api dan kerusakan bangunan, ternyata dari 5 pasang sepatu safety yang ada untuk melakukan pemadaman kondisinya sudah rusak semua.
“Hanya tinggal satu pasang yang kondisinya sudah aus dan empat pasang lainnya hanya sepatu karet yang dibeli sendiri yang tidak layak menghadapi api dan benda – benda tajam yang ada ditempat musibah tersebut. Dan bahkan ada petugas damkar yang sampai tertusuk paku karena sepatu yang digunakan tidak safety,” Imbuh BHS.
Saat itu, kata BHS, pihaknya langsung membantu 4 pasang sepatu safety untuk kepentingan Damkar tersebut, tetapi yang lebih memprihatinkan dari 100% petugas damkar, tenyata 70 persennya adalah tenaga honorer dengan gaji Rp 2,4 juta rupiah dan lainnya pegawai tetap dengan gaji yang hanya Rp 2,9 juta rupiah.
“Saya menekankan kembali kepada Pemerintah Kabupaten dan diharapkan inilah yang terakhir saya menghimbau agar pegawai Damkar bisa diberikan gaji yang cukup dan bahkan lebih seharusnya. Karena mereka semua adalah ujung tombak penyelamatan nyawa dan barang publik yang seharusnya mempunyai gaji minimal standart penyelamat seperti yang ada di Basarnas, dimana standarisasi terendah gaji di Basarnas adalah 7 juta rupiah,” kata BHS
Menurutnya, Karena fungsi petugas pemadam tidak hanya sebagai pemadam kebakaran saja tetapi juga sebagai rescue/penyelamat dan menyelamatkan berbagai masalah yang mengancam keselamatan nyawa publik yang berhubungan dengan ganguan – gangguan alam, hewan dan sebagainya.
Maka seharusnya, lanjut BHS, tenaga – tenaga terampil dan berani tersebut harus mendapatkan perhatian upah yang cukup untuk mereka. Pemerintah Kabupaten sudah seharusnya menjadikan tim damkar sebagai aset yang bisa menunjang kepercayaan pengusaha – pengusaha baik industri maupun perdagangan yang ada di wilayah Sidoarjo, termasuk juga perumahan pemukiman yang marak di Sidoarjo untuk bisa lebih percaya terhadap wilayah Sidoarjo yang telah mempunyai tim perlindungan terhadap musibah kebakaran di wilayahnya.
“Saya harap Pemerintah Kabupaten tidak hitung hitungan anggaran untuk petugas penyelamat nyawa publik yang nilainya tak terhingga bila dibandingkan dengan nilai anggaran APBD yang ada di Sidoarjo. Satu nyawa publik tidak boleh menjadi korban musibah kebakaran hanya karena lemahnya tenaga pemadam kebakaran yang ada di wilayah Sidoarjo,” Tutup BHS. (RJ/RED)
