BANYUWANGI (RadarJatim.id) — Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, terus berupaya mewujudkan program pembangunan yang inklusif dan berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat.
Jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 sebesar 891.727 jiwa (50,09 %). Dari jumlah tersebut, penduduk perempuan diharapkan akan memberikan aspirasi dan pertimbangan dalam pencapaian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
Hal itu terungkap dalam “Rembug Perempuan dan Disabilitas Kabupaten Banyuwangi” yang berlangsung di Aula Minakjinggo dan Ruang Mas Alit, Banyuwangi, Jumat (13/9/2024).
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana, Henik Setyorini, saat membuka acara menyatakan, tujuan pelaksanaan rembug perempuan untuk menggali permasalahan, potensi dan kebutuhan bagi perempuan di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, diharapkan memberikan masukan kepada para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan. Pelaksanaan dibagi menjadi dua, Rembug Perempuan di Aula Minakjinggo, sementara Rembug Disabilitas menempati ruang Mas Alit.
Dikatakan, masukan terkait pemberdayaan ekonomi agar perempuan bisa lebih mandiri lagi maupun menghilangkan kekerasan pada perempuan tetap harus diperhatikan. Jika perempuan bisa mandiri secara ekonomi, secara tidak langsung dia juga mampu melindungi dirinya sendiri.
Para peserta juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi, membagikan pengalaman, mengatasi masalah dan menyumbangkan masukan atau saran mereka terkait perencanaan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi.
Setelah acara pembukaan, rembug perempuan kali ini diawali dengan pemaparan materi dari Ficky Septalinda, dan Marifatul Kamila, dengan tema “Peran Perempuan dalam Pembangunan dan Perempuan Mandiri”.
Selain itu, isu kesetaraan gender juga menjadi sorotan utama. Perwakilan dari kelompok perempuan menyuarakan pentingnya memastikan, bahwa perempuan memiliki akses yang setara terhadap peluang pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan.
Kegiatan ini dihadiri oleh dinas terkait, perangkat desa perempuan, kader Posyandu, perwakilan UMKM, petani perempuan, nelayan perempuan, organisasi masyarakat non pemerintah yang mewakili keterlibatan perempuan, juga akademisi. Selain itu, juga pemerhati perempuan, dan perwakilan media seperti AJI, LPPL Blambangan FM, LPPS, media online, serta reporter perempuan yang tergabung di JRKBB dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI).
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai medium menerima masukan dari kalangan yang banyak termarjinalkan dalam pengambilan kebijakan.
“Apa yang dihasilkan dari forum ini akan kami jadikan pertimbangan untuk penyusunan program kerja ke depannya,” ungkap Bupati.
Masyarakat, katanya, diharapkan tetap terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anak, perempuan, dan masyarakat disabilitas. Dengan demikian, Banyuwangi melangkah maju sebagai contoh pembangunan yang tidak hanya produktif, namun juga inklusif dan berkeadilan.
”Ini akan jadi acuan kami dalam menyusun program-program pemberdayaan perempuan, anak, dan disabilitas. Semoga dapat diberikan kelancaran,” harapnya. (tyo)
