BANYUWANGI (RadarJatim.id)–Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 terus berjalan. Bertempat di hotel el-Royal Banyuwangi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi menggelar Sosialisasi Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024, pada Minggu pagi, 18 Agustus 2024.
Ketua Bawaslu Banyuwangi Andrianus Yansen Pale menyampaikan, sebenarnya dalam setiap tahapan Pilkada, pasti ada titik kerawanan yang harus diwaspadai. Namun, berdasarkan referensi beberapa periode Pilkada, terdapat empat sisi indeks kerawanan pemilihan (IKP).
Pertama, dari sisi penyelenggaraan Pilkada yang harus dilakukan sesuai norma yang diatur. Yang kedua, penyelenggara Pilkada, yakni KPU dan Bawaslu beserta jajaran di bawahnya. Yang ketiga, calon kontestasi kepala daerah. Yang keempat, dari sisi pemilih, di mana hak pilih masyarakat bisa berpotensi hilang jika tidak diawasi.
“Kami termasuk peringkat ketiga terbaik se-Jatim dalam konteks Patroli Kawal Hak Pilih,” kata pria yang akrab disapa Ansel ini saat diwawancarai sejumlah awak media, Minggu (18/8/2024).
Dirinya menambahkan, pada tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) pemutakhiran data pemilih, pihaknya beserta jajarannya telah melakukan pengawasan melekat serta mengeluarkan rekomendasi saran perbaikan kepada Pantarlih, PPS dan PPK dalam pelaksanaan coklit tersebut.
Ansel juga mengingatkan, penyelenggara Pilkada sebagai titik rawan pengawasan. Untuk itu, sebagai upaya pencegahan, Bawaslu melakukan himbauan serta rapat koordinasi (rakor), baik dengan KPU, dengan PPK dan Panwascam, hingga jaringan ad-hoc di tingkat bawah, agar tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tahapan yang sedang berjalan.
“Urusan penyelenggara Pilkada itu bukan KPU saja. Penyelenggara itu KPU dan Bawaslu beserta jajarannya,” terangnya.
Sementara itu, dalam closing statement, Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Banyuwangi Khomisa Kurnia Indra, berharap agar masyarakat mewaspadai berita hoax, menolak politik uang dan politik sara (suku, agama, dan ras), demi terciptanya kondusifitas di Banyuwangi.
“Selain politik uang, politik sara juga sangat fatal dan rawan berpotensi terjadinya disharmoni dan pertengkaran di masyarakat,” ujarnya.
Dalam acara yang diikuti oleh Ketua Panwascam se-kabupaten Banyuwangi ini, turut hadir sebagai narasumber; Plt Kepala Bakesbangpol Banyuwangi Agus Mulyono, perwakilan BPBD Banyuwangi Achmad Faruk Hidayat, Kasatreskrim Polresta Banyuwangi Kompol Andrew Vega, serta Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Banyuwangi Khomisa Kurnia Indra. (hsn)
