SIDOARJO (RadarJatim.id) – Belum genap setahun, proyek pembangunan jalan paving yang berada dilingkungan RT 18 Desa Damarsi, Kecamatan Buduran terlihat rusak dan di beberapa titik mengalami penurunan atau amblas.
Diduga proyek pembangunan jalan paving dilingkungan RT 18 tidak memenuhi standar klasifikasi kontruksi pengadaan. Hal itu terungkap saat JAN yang melakukan borong kerja proyek pembangunan jalan paving milik Pemerintah Desa (Pemdes) Damarsi saat dikonfirmasi oleh awak media, Senin (26/1/2026) kemarin.
Dikatakan oleh JAN bahwa dirinya bersama beberapa warga lainnya mengerjakan proyek tersebut dengan upah borongan senilai Rp 38.000/meter persegi. Besaran upah tersebut termasuk upah menggelar sirtu setinggi 30 cetimeter dan pemasangan paving blok.
“Saya dan beberapa warga lainnya mengerjakan proyek tersebut dengan upah borong kerja senilai Rp 38.000/meter persegi, sudah termasuk upah menggelar sirtu uruk dan pemasangan paving,” katanya.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya hanya mengerjakan proyek pembangunan jalan paving hanya dilingkungan RT 18 saja. Sedangkan proyek pembangunan jalan paving yang berada dilingkungan RT 16 dikerjakan oleh orang diluar Desa Damarsi.
“Pekerjaan di RT 16 itu dikerjakan orang lain, pak!,” ungkapnya.
Sementara itu, Luk’ Ayi selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra) Desa Damarsi saat dikonfirmasi awak media membantah kalau proyek pembangunan jalan paving di RT 16 dan RT 18 dikerjakan dengan sistem borongan.
Menurut Luk’ Ayi bahwa pekerjaan proyek pembangunan jalan paving di RT 16 yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 98 juta dan Rp 122 juta di RT 18 itu dilaksanakan dengan cara swakelola.
“Pembangunan jalan paving di RT 16 dan RT 18 dikerjakan dengan swakelola dan tidak diborongkan,” sampainya.
Bedasarkan pantauan dilokasi bahwa jalan paving yang dibangun di pertengahan tahun 2025 itu sudah terlihat rusak, banyak titik mengalami amblas yang diduga kontruksi jalan paving tidak sesuai standar pengadaan barang dan jasa kontruksi oleh pemerintah. Kuat dugaan adanya mark up anggaran dalam proyek infrastruktur jalan paving tersebut.
Proyek pekerjaan infrastruktur jalan paving pemerintah di Indonesia wajib memenuhi standar konstruksi jalan paving block atau bata beton yang ditetapkan untuk memastikan ketahanan, fungsi drainase dan keamanan penggunaan.
Standar ini umumnya mengacu pada SNI 03-0691-1996 tentang bata beton dan panduan teknis dari Bina Marga (BM) atau Dinas Pekerjaan Umum (PU). Paving block yang digunakan harus memenuhi standar klasifikasi berdasarkan kuat tekan dan peruntukannya.
Dalam mengerjakan proyek jalan paving harus memenuhi tahapan pelaksanaan pekerjaan dengan lebih dahulu memastikan struktur lapisan paving block. Pemasangan tidak langsung di atas tanah, melainkan terdiri dari beberapa lapisan, tanah dasar atau subgrade dipadatkan.
Lapisan pondasi bawah atau sub-base itu biasanya menggunakan makadam atau sirtu yang dipadatkan dan base course atau lapisan pondasi atas menggunakan pasir urug atau campuran pasir dan semen sebagai landasan (pasir alas). Pasir alas harus rata dan rapat. Paving block dipasang dengan pola tertentu. Dan beton pengunci wajib menggunakan Kanstin K-300 agar paving tidak bergeser.
Pekerjaan proyek jalan paving di RT 18 Desa Damarsi dengan lebar 3,5 meter dan panjang 116 meter serta ketinggian sekitar 0,35 meter dengan anggaran Rp 122.674.500, diduga tidak memenuhi standar klasifikasi kontruksi jalan paving dan adanya mark up anggaran.
Dari estimasi harga satuan pekerjaan proyek dan material yang diperlukan, antara lain paving block sebanyak 348 meter persegi dengan harga Rp 60.000 plus Pajak Penambahan Nilai (PPN) adalah Rp 23.176.800, kanstin sebanyak 580 dengan estimasi harga Rp 15.000/pcs plus PPN adalah Rp 9.657.000, uskup sebanyak 744 dengan estimasi harga Rp 5.000/pcs plus PPN adalah Rp 4.295.700.
Urug lapisan pondasi bawah sebanyak 18 dum truk dengan harga Rp 800.000/dum truk plus PPN adalah Rp 15.984.000, lapisan pondasi atas sebanyak 3 dum truk dengan harga Rp 1.200.000/dum truk plus PPN adalah Rp 3.996.000.
Honor pekerja seluas 406 meter persegi dengan upah Rp 38.000/meter persegi plus Pajak Penghasilan (PPh) adalah Rp 15.750.250 serta dana persiapan dan kebutuhan umum sebesar Rp 3.000.000.
Dari estimasi harga tersebut jumlah anggaran untuk proyek pembangunan jalan paving tersebut sekitar Rp 76.593.920. Itu artinya ada potensi kelebihan anggaran sebesar Rp 46.080.580. (mams)
