JAKARTA (RadarJatim.id) — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus membuktikan diri sebagai program transformasi sosial-ekonomi yang memberikan harapan nyata bagi keluarga sederhana di berbagai daerah di Indonesia. MBG tidak hanya berkontribusi pada peningkatan status gizi anak, tetapi juga membuka ruang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat lokal dari petani, nelayan, peternak, hingga UMKM di tingkat desa.
Berdasarkan data terkini, MBG telah menjangkau lebih dari 80 juta penerima manfaat, dan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru di dapur komunitas, serta unit pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Pemerintah menyampaikan, bahwa sekitar 60 persen bahan pangan yang digunakan berasal langsung dari produksi lokal, sehingga rumah tangga produsen lokal mendapat manfaat ekonomi langsung.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan secara langsung, bahwa MBG adalah program revolusi gizi dan sosial ekonomi yang menyentuh akar desa: anak-anak mendapatkan makanan bergizi setiap hari, dan petani, serta pelaku usaha lokal memperoleh pasar yang stabil dan adil. Hal ini menegaskan visi pemerintah agar MBG mendorong pemerataan kesejahteraan.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan langsung, bahwa dia melihat dampak program ini di lapangan:
“Saya bertemu banyak orang tua dan ibu-ibu yang selama ini bergelut dengan kesulitan ekonomi melalui MBG. Mereka mulai merasakan kenaikan penghasilan dari suplai bahan lokal dan dukungan dapur komunitas. Program ini tak hanya memberikan makan, tetapi menyulam kembali asa keluarga sederhana Indonesia,” ujarnya.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, turut memberikan pernyataan langsung yang memperkuat komitmen pemerintah terhadap kualitas dan keberlanjutan program. Ia menyampaikan: “Kami pastikan MBG berjalan sesuai standar gizi, higienitas, dan keadilan ruang, mulai dari sertifikasi dapur hingga pengawasan distribusi. Keterlibatan masyarakat lokal menjadi kunci agar manfaat ekonomi dirasakan secara menyeluruh,” jelasnya.
Pemerintah juga menyoroti, bahwa meskipun sejumlah daerah masih menghadapi kendala infrastruktur SPPG, pelatihan pengelola lokal dan percepatan pembangunan fasilitas menjadi prioritas. Pendekatan kolaboratif antara kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat ditingkatkan untuk memperkuat sistem pengawasan dan memastikan komitmen bersama.
MBG kini bukan sekadar program bantuan, melainkan instrumen strategis pembangunan manusia dan ekonomi daerah. Bagi banyak keluarga sederhana, MBG telah mengubah mimpi menjadi kenyataan harapan mendapat gizi yang baik dan penghasilan tambahan kini terukir nyata. (rj2)
