SIDOARJO (RadarJatim.id) Politisi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta agar Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta, untuk segera menyampaikan pernyataan pers untuk menetralisir isu penyebaran radikalisme di Kabupaten Sidoarjo.
“Kuncinya ada di Kapolda. Begitu beliau menyampaikan statemen terkait hal ini, maka masyarakat khususnya warga dan juga kalangan usahawan di Sidoarjo akan kembali tenang,” kata BHS saat ditemui di BHS Centre, Selasa, 01 Maret 2022.
Dengan begitu, maka pernyataan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor tentang keberadaan kaum radikal yang sudah menyusup di 15 dari 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, terutama soal adanya bunker berisi senjata di bawah bangunan Masjid di Kecamatan Sedati tidak lagi menjadi polemik yang rentan dipolitisir.
Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Gerindra Jatim itu menyebutkan, khawatir jika isu itu tidak segera diakhiri maka akan mengimbas pada sektor perekonomian yang bermuara pada tingkat kesejahteraan warga Sidoarjo.
“Kalau isu radikalisme ini berkembang terus, bisa jadi membuat pelaku usaha tidak nyaman dan kemudian melakukan capital flight atau pengalihan modal ke luar daerah,” tegasnya.
Sedangkan calon investor baru juga akan berpikir ulang sebelum menanamkan modalnya di Sidoarjo. “Coba bayangkan kalau itu sampai terjadi. Akan semakin banyak pengangguran di Sidoarjo karena PHK pekerja. Imbasnya, para pelaku UMKM dan pekerja sektor informal juga akan kehilangan pasar karena turunnya daya beli masyarakat,” terang Penasehat Utama PT Dharma Lautan Utama ini.
Dikatakan, merosotnya derajat kesejahteraan masyarakat ini pada akhirnya berpotensi menganggu stabilitas keamanan akibat meningkatkan volume tindak kejahatan sehingga secara umum Sidoarjo tak lagi menjadi wilayah yang nyaman.
“Khan sayang sekali kalau sampai seperti itu. Padahal saat ini banyak orang menilai Sidoarjo adalah tempat yang nyaman untuk ditinggali. Orang Surabaya saja banyak yang kemudian pindah ke Sidoarjo,” tambah anggota DPR RI periode 2014-2019 ini.
Pihaknya berharap pihak aparat keamanan, dalam hal ini adalah institusi kepolisian mau mengambil sikap yang cepat dan tepat untuk mengatasi hal ini agar isu radikalisme tidak menggelinding terus dan menjadi bola liar yang akan semakin sulit dikendalikan.
“Sekarang kendalinya ada di Kapolda Jatim atau bisa juga didelegasikan ke Kapolresta Sidoarjo. Tolong segera memberikan penjelasan pada publik dan masalah ini selesai sampai disini saja sehingga kehidupan masyarakat kembali tenang, aman dan nyaman seperti sediakala,” pungkas anggota dewan pakar DPP Partai Gerindra ini. (RJ1/RED)
