SIDOARJO (RadarJatim.id) — Mendengar laporan kalau keluarga Pra Sejahtera tidak terima bantuan dari pemerintah. Bupati Ahmad Muhdlor sangat merasa prehatin. Ia menerima laporan ada keluarga pra sejahtera yang tiba-tiba tidak mendapatkan kembali bantuan perlindungan sosial. Padahal biasanya rutin menerima bantuan dari pemerintah.
Menyikap hal itu Bupati Sidoarjo menegaskan jangan sampai ada keluarga pra sejahtera yang tidak tersentuh mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ia meminta kepada masyarakat dan pemerintah desa untuk melaporkan ke Dinas Sosial Pemkab Sidoarjo apabila mendapati ada keluarga yang membutuhkan bantuan.
Rasa prihatin itu disampaikan Gus Muhdlor disela-sela menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2023 tahap 3 di lima desa Kecamatan Tanggilangin. Kelima desa itu yakni Desa Ngaban, Desa Kalitengah, Desa Kalisampurno, Desa Kedensari dan Desa Kludam Kecamatan Tanggulangin, Kamis, (15/6) kemarin.
Menurut Bupati Muhdlor bantuan dari pemerintah sangat diharapkan oleh keluarga pra sejahtera. Seperti bantuan Program Keluarga Harapan/PKH maupun Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT. Total jumlah penerima bantuan sosial beras se Kecamatan Tanggulangin sebanyak 3.832 PKH.
Dalam kegiatannya ke Tanggulangin bupati muda itu mengecek masyarakat penerima bantuan. Ia menanyakan langsung warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan. Apakah bantuan yang diterimanya selama ini lancar apa tersendat atau ada kendala. “Yang antara kedunya (PKH maupan BPNT) mboten mudun blas jenengan angkat tangan, itu kadang nama di KTP nya invalid, mungkin ejaan namanya tidak sesuai dengan penulisannya, “tanyanya kepada warga Desa Ngaban yang pagi tadi menerima bantuan pangan dibalai Desa Ngaban tersebut.
Gus Muhdlor_sapaan akrabnya juga mengatakan ada berbagai faktor penerima manfaat bantuan perlindungan sosial tidak lagi memperolehnya. Salah satunya mereka memperoleh dua program bantuan sekaligus dari pemerintah. Oleh karenanya masyarakat tidak perlu kuatir.
Ia pastikan masyarakat dapat menerima bantuan kembali meski hanya dari satu program bantuan. “Sekarang ada kebijakan bila tahun lalu masyarakat dapat menerima dua bantuan sekaligus, namun tahun ini dijadikan satu, entah itu dapat bantuan dari PKH atau BPNT,” ucapnya.(mad)
