KEDIRI (RadarJatim.id) – Staf Ahli Ideologi dan Konstitusi Menko Polkam RI Irjen Pol Andry Wibowo, bersama Ketua DPD Bravo 5 Jawa Timur Raya, Sumantoro, mengikuti dialog terkait permasalahan Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Budi Daya di Desa Satak Kecamatan Puncu, Kediri, Jawa Timur.
Sebelumnya, permasalahan ini dilatarbelakangi oleh Ketua LMDH yang diduga tengah melakukan dugaan penyelewengan penggunaan lahan milik Perhutani seluas 350 hektar. Warga yang seharusnya mendapat hak garap lahan Perhutani itu malah tidak mendapatkan haknya, karena diduga sudah disewakan kepada pihak ketiga.
Dialog yang berlangsung di Marwah and Resto Desa Adan-adan, Kecamatan Gurah, Kediri, Kamis (5/12/2024) ini merupakan bentuk pengawalan program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto tentang Memberantas Korupsi untuk Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas.
Andry Wibowo menyampaikan, kegiatan ini melakukan dialog interaktif bersama masyarakat Desa Satak yang berkaitan realisasi kebijakan Presiden RI yang ditugaskan kepada Kabinet Merah Putih.
“Tentunya kami mengajak peran aktif masyarakat ikut mengawal dan saya sebagai staf ahli ideologi dan konstitusi mensosialisasikan tentang kehidupan yang Pancasilais,” ujar Andry.
Andry yang juga menjabat Sekretaris Saber Pungli RI mencontohkan, ada beberapa aduan masyarakat tentang keadilan di desa, yaitu terkait hak atas tanah Perhutani di Desa Satak.
“Tadi saya juga mengajak pihak terkait untuk membantu mewujudkan keadilan yang ada di desa tersebut,” katanya.
Ditegaskan, dalam melaksanakan dan mendukung penuh Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tentang tindak pidana korupsi, ia juga mendorong wilayah Jatim menjadi role model terwujudnya bebas pungli, salah satunya di desa-desa.
“Kemarin saya sudah sampaikan ke beberapa Inspektorat Daerah dan provinsi. Kita harapkan, dengan kegiatan ini, bisa untuk membangun dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang korupsi dan guna mencegah tindakan korupsi tidak terjadi di desa yang merupakan penyakit sosial,” ungkapnya.
Sementara Ketua DPD Bravo 5 Jatim Raya, Sumantoro, melalui Yekti Murih Wiyati, menambahkan, kegiatan seperti ini untuk mengawal program presiden untuk memperbaiki perekonomian masyarakat pinggiran dan meningkatkan perekonomian warga, khususnya masyarakat Kabupaten Kediri.
“Selain itu, juga koordinasi untuk menjaga ketenangan yang ada di Desa Satak. Kita berharap Bravo 5 Jatim untuk menjaga keseimbangan dan mendukung pemerintah daerah Kediri yang terpilih, yang kita support agar pemerintahannya berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Salah satu warga Desa Satak, Dian Retnowati, mengharapkan, kehadiran Sekretaris Saber Pungli Andry Wibowo bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi di desanya. Ia menyampaikan aspirasi dari masyarakat, khususnya warga Desa Satak, terkait masyarakat yang selama 23 tahun tidak mendapatkan keadilan.
“Saya minta kepada Pak Andry agar sila ke-5 dari Pancasila benar-benar ditegakkan,” tegasnya.
Itu disampaikan, karena hal itu sejalan dengan kehadiran sekretaris Saber Pungli di acara dialog, serta untuk mewujudkan Asta Cita presiden Prabowo, yang salah satunya adalah memberantas korupsi.
“Kami sangat berharap kehadiran Pak Andry untuk memberikan keadilan dan benar-benar memberantas korupsi yang terjadi di Desa Satak. Kalau mereka terbukti bersalah, harus dipidana sesuai hukum yang berlaku, terutama terkait lahan perhutani yang disewakan ke pihak luar,” bebernya.
Dian menyebut, ketua LMDH meminta anggota membayar uang sharing dan membayar uang pendaftaran setiap tahunnya. Tetapi, lanjutnya, masyarakat tidak mendapatkan hak garap seperti yang dijanjikan ketua LMDH pada saat itu.
“Apabila Perhutani tidak bisa menyelesaikan permasalah ini dan masyarakat tetap tidak bisa menggarap hak sawahnya, tidak masalah. Yang terpenting, ketua LMDH bisa dipidanakan,” tandas Dian. (rul)
