SURABAYA (RadarJatim.id — Lima asosiasi pelabuhan, dikawal Kadin Jawa Timur, menolak Surat Keputusan Bersama (SKB) Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Kepala Korps Lalu Lintas Polri, dan Dirjen Bina Marga tentang pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik dan balik lebaran 2025 M/1446 H.
Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto, mengatakan, kegiatan ekspor-impor sudah terjadwal. Kalau kegiatan truk dibatasi, maka kapal juga tidak bisa melakukan kegiatan di pelabuhan dan akan menimbulkan demurrage yang sangat tinggi. Ini merugikan pengusaha dan perekonomian Jawa Timur,” kata Adik, Kamis (13/3/2025).
Pernyataan Kadin Jatim tersebut bermula dari penolakan DPC Khusus Organda Tanjung Perak dan asosiasi lainnya.
“Saat ini belum waktunya libur lebaran sampai 16 hari. Sebab sopir, pengusaha angkutan, TKBM dan buruh pabrik belum sejahtera. Kami mohon libur lebaran kembali seperti sebelumnya yaitu, H-3 sampai H+1. Memang lebaran harus libur, tapi 28 Maret sampai 1 April 2025 saja,” kata Ketua Umum DPC Khusus Organda Tanjung Perak, Kody Lamahayu Fredy.
Ketua DPC INSA Surabaya, Stenven Handry Lesawengen, mengungkapkan, setiap hari kunjungan kapal di Tanjung Perak dan Gresik sekitar 120 kapal. Struktur cost-nya ada chartered (tanggungan di bank), biaya bahan bakar minyak, juga membayar anak buah kapal (ABK).
“Kalau liburnya sampai 16 hari, berapa kerugian yang harus kami tanggung. Kalau kapal carter 10 USD per hari x 120 kapal. Jadi lebih kurang 1,2 juta USD x 16. Belum cost BBM kapal tangker, ukuran 10 ribu saja biayanya 10 juta USD per hari x 16. Mohon permintaan kami dipenuhi,” tegas Stenven.
Ketua Umum DPW ALFI/ILFA Jawa Timur, Sebastian Wibisono, mengingatkan pemerintah, bahwa setiap kebijakan seharusnya didahului dengan kajian yang matang. “Masalahnya beban yang kami tanggung sangat besar,” kata Wibi.
Sementara Ketua Umum BPD GPEI Jawa Timur, Isdarmawan Asrikan, menyatakan sangat mengkhawatirkan denga perpanjangan waktu libur lebaran 2025 menjadi 16 hari. “Tentu libur panjang akan mengganggu ekosistem logistik nasional. Dengan truk berhenti beroperasi akan membawa dampak kegiatan di pabrikan. Tentu saja kegiatan ekspor-impor juga terganggu,” kata Isdarmawan. (fai)
