KEDIRI (RadarJatim.id) — Partai Politik Nasional Demokrat (NasDem) menyoroti sejumlah ketidakwajaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kediri Tahun 2026 yang dinilai belum berpihak pada masyarakat. Kritik itu disampaikan dalam Rapat Paripurna di ruang Tegowangi lantai 3 BKAD Kabupaten Kediri, Rabu (8/10/2025), yang membahas arah kebijakan keuangan daerah senilai Rp 3,36 triliun.
Melalui juru bicaranya, Sulistyo Budi, Fraksi partai NasDem menilai, arah RAPBD 2026 perlu ditinjau ulang, karena memuat beberapa kebijakan fiskal yang tidak realistis dan berpotensi membebani rakyat. Salah satunya adalah, lonjakan target retribusi daerah yang meningkat hingga 188,65%, dari Rp110 miliar menjadi Rp320 miliar.
“Kenaikan retribusi yang terlalu tajam justru bisa menjadi beban baru bagi masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya,” ujar Sulistyo Budi.
Selain itu, NasDem juga menyoroti belanja tidak terduga (BTT) yang naik fantastis hingga 869,49%, sementara belanja modal justru malah terjun bebas sekitar 34,66%. Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan ketidakseimbangan antara prioritas belanja publik dan kebutuhan riil masyarakat dilapangan.
“APBD seharusnya menjadi instrumen pemulihan dan kesejahteraan rakyat, bukan hanya kumpulan angka tanpa arah keberpihakan,” tegasnya.
Fraksi NasDem turut mengkritisi alokasi dana cadangan Pilkada sebesar Rp30 miliar yang dinilai tidak mendesak. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 Tahun 2024, Pemilihan Bupati Kediri baru akan digelar pada tahun 2031, bukan 2029 seperti perhitungan sebelumnya.
“Dana sebesar itu sebaiknya dialihkan ke sektor produktif atau pelayanan publik agar tidak menjadi idle money di kas daerah,” tambah Sulistyo.
Selain soal fiskal, NasDem juga menyoroti arah kebijakan pembangunan pascainsiden 28 Agustus lalu. Mereka menilai, restorasi pascakejadian seharusnya tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Restorasi bukan sekadar membangun gedung baru, tapi membangun kembali kepercayaan rakyat,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa dalam tanggapannya menyatakan, bahwa Pemkab Kediri, berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Evaluasi terhadap BUMD kami lakukan secara berkala agar bisa lebih produktif dan menopang PAD, sehingga ketergantungan terhadap dana pusat berkurang,” jelas Dewi. (rul)
